Ditjen Pajak Tetap di Bawah Kementerian Keuangan
?Kami berharap bagaimana bisa merekrut lebih fleksibel. Juga pemberhentian supaya reward and punishment-nya bisa berjalan baik," ujarnya.
Selain itu, Ditjen Pajak juga membutuhkan kelonggaran dalam mekanisme penganggaran, khususnya untuk remunerasi. Dia mengakui penghasilan pegawai Ditjen Pajak masih relatif rendah dibanding dengan tugasnya.
Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini tengah menyelesaikan penyempurnaan aturan tersebut untuk segera diusulkan kepada Presiden.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum terpilih telah menyatakan akan mengupayakan peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Ada wacana dengan pembentukan lembaga khusus untuk mengelola perpajakan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.
Pemerintah bahkan menargetkan rasio pajak mencapai 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2019. Saat ini rasio pajak Indonesia berada pada kisaran 11 persen-12 persen.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sebenarnya telah menyiapkan road map pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dirancang terpisah dari Kementerian Keuangan.
Mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany sebelumnya menyatakan masa transisi pengoperasian badan baru tersebut secara penuh membutuhkan waktu 2 tahun sampai 3 tahun.
Menurut dia, perubahan regulasi yang mengatur perekrutan tenaga kerja, anggaran dan kinerja birokrasi pada otoritas pajak tersebut perlu dilakukan. Hal-hal penting tersebut hingga saat ini dinilai mengecilkan ruang gerak Ditjen Pajak menggarap potensi penerimaan negara.
