Jokowi Didorong Bentuk Kabinet Ramping
Menurut dia, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kabinet tersebut. Ini disebabkan adanya risiko politik dari partai-partai politik dalam proses pemilihan presiden.
?Belum lagi soal representasi kebhinekaan kita, beban biaya administrasi yang harus dibutuhkan, serta efisiensi dan efektivitas komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi,? ujarnya.
Dia menjelaskan, arsitektur ideal birokrasi ke depannya akan lebih dimungkinkan apabila setiap kementerian diberi kesempatan melakukan reformasi internal lebih dulu sambil bergerak mencari bentuk yang tepat.
Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, mengatakan jika dari sisi anggaran 2015 tidak memungkinkan untuk melakukan restrukturisasi kementerian, maka proses tersebut dapat berjalan dalam jangka waktu 6 bulan sampai satu tahun ke depan. Hal ini hingga mencapai posisi ideal kebinet yang diharapkan.
?Dari awal sudah ditegaskan sebisa mungkin hindari keruwetan restrukturisasi. Jadi proses restrukturisasi dapat berjalan hingga ke posisi ideal,? tutur Andi.
Dia mengatakan, pertimbangan ramping tidaknya kabinet di pemerintahan baru nanti tidak menjadi faktor utama dalam penyiapan kabinet yang tengah dilakukan tim transisi. Hingga saat ini Tim Transisi Jokowi-JK telah menyiapkan empat opsi bagi presiden terpilih untuk menentukan format kabinetnya.
Opsi pertama dengan jumlah 34 kementerian atau sama dengan pemerintahan sebelumnya. Kedua dengan jumlah 27 kementerian. Ketiga, dengan jumlah 20 atau 24 kementarian. ?Sedangkan opsi keempat masih dibahas,? tuturnya.
