Sri Mulyani Tambah Anggaran Pilkada Rp 1 T Untuk Proteksi Covid-19
Tito memerinci, total kebutuhan anggaran pilkada dari APBN tersebut terdiri atas alokasi untuk pemerintah daerah Rp 1,02 triliun, usulan penambahan anggaran Bawaslu Daerah Rp 76,36 miliar, KPU Daerah Rp 908,44 miliar, dan penambahan anggaran pengamanan Rp 35,78 miliar.
(Baca: Belajar dari Sukses Korsel Gelar Pemilu Saat Corona Untuk Pilkada 2020)
Lebih perinci, berdasarkan kapasitas fiskalnya, daerah yang memiliki indeks kapasitas fiskal sangat tinggi memerlukan Rp 200,8 miliar. Kemudian daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi Rp 304,19 miliar.
Lalu, Rp 148,63 miliar untuk daerah berkapasitas fiskal sedang, Rp 288,26 miliar kapasitas fiskal rendah, dan RP 78,69 miliar untuk yang sangat rendah.
Hingga saat ini anggaran pilkada 2020 yang sudah dicairkan sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun anggaran pilkada 2020 yang telah disepakati pemerintah pusat, pemda, dan penyelenggara pemilu pada tahun lalu untuk 270 daerah dalam NPHD senilai Rp 14,98 triliun.
Sementara, sisanya saat ini sedang dibekukan untuk optimalisasi kebutuhan daerah di tengah pandemi. "Sehingga Rp 9,2 triliun anggaran pilkada APBD kita freeze," katanya.
