Pengusaha Mengeluh Kesulitan Akses Insentif Program Pemulihan Ekonomi
Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya ketidaksinergian antara Kementerian dan Lembaga. Sebab, seluruh proses pengajuan izin telah terpusat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Online Single Submission atau OSS.
Bahkan, BKPM mau menjemput bola dalam memberikan izin kepada para pengusaha yang akan menanamkan modalnya untuk membuka bisnis. Sedangkan dari sisi permodalan, Airlangga menjamin program penempatan dana pemerintah senilai Rp 30 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah dilaksanakan.
Kemudian ada pula penempatan dana melalui Bank Pembangunan Daerah senilai Rp 11,5 triliun juga telah direalisasikan.
Terakhir yakni adanya penjamin kredit setara dengan nilai Rp 100 triliun melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesi (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). "Dengan skema penjaminan ini seharusnya restrukturisasi sudah berjalan semua," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menganggarkan program PEN akibat virus corona dengan total Rp 642,17 triliun. Secara umum, PEN dialokasikan ke 10 instrumen kebijakan. Alokasi tertinggi untuk dukungan konsumsi Rp 172,1 triliun, insentif perpajakan Rp 123,01 triliun, dan percepatan pembayaran kompensasi Rp 90,42 triliun.
Selanjutnya, untuk penempatan dana pemerintah di perbankan Rp 87,59 triliun, tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral Rp 63,97 triliun, serta subsidi bunga Rp 35,28 triliun.
