Sri Mulyani Pastikan Anggaran Vaksin Tak Bikin Defisit APBN Bengkak
Pemerintah akan memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada seluruh penduduk Indonesia dengan estimasi awal kebutuhan anggaran mencapai Rp 73 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran untuk vaksin akan tersedia tanpa membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 membengkak dari target.
"Anggaran vaksin pasti akan disediakan karena ini prioritas. APBN 2021 itu total anggarannya mencapai 2.750 triliun, Jadi kami akan bisa melakukan realokasi untuk anggaran vaksin dari total belanja tersebut," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Pelaksanaan APBN TA 2020, Rabu (6/1).
Ia menjelaskan, DPR memperbolehkan pemerintah untuk merealokasi anggaran pada tahun ini selama target defisit APBN tak berubah. Dalam APBN 2021, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto.
Saat ini, pihaknya tengah mengidentifikasi berbagai kegiatan anggaran dalam APBN 2021 yang dapat direalokasi. Ia memastikan relaokasi anggaran akan dilakukan secara spesifik pada program atau prioritas yang dapat dialihkan atau ditunda.
"Kami akan melakukan hati-hati karena tidak ingin menganggu K/L dan Pemda," katanya.
Berdasarkan estimasi awal, kebutuhan anggaran untuk vaksinasi mencapai Rp 73 triliun. Pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk vaksin sebesar Rp 47,7 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA 2020. Adapun total SILPA tahun lalu mencapai Rp 247 triliun.
"Terkait berapa orang yang akan divaksinasi dan pelaksanannya kami mengikuti saja. Kami memastikan anggaran akan tersedia saat Menteri Kesehatan harus membayarkan uang muka vaksin atau menjamin ada anggaran saat menandatangani kontrak pembelian vaksin," katanya.
Selain anggaran untuk vaksinasi, Sri Mulyani juga memastikan anggaran untuk berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional tersedia. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial, diskon listrik hingga tiga bulan ke depan, hingga bantuan internet pelajar dan mahasiswa selama enam bulan ke depan.
"Anggaran kartu prakerja akan diberi tambahan lagi sama seperti 2020. Tenaga kesehatan juga akan diberikan dukungan, tetapi akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan tahun ini," katanya.
Sri Mulyani sebelumnya menyebut total anggaran program pemulihan ekonomi nasional pada 2021 akan dinaikkan dari pagu sebelumnya sebesar Rp 372,3 triliun menjadu Rp 403,9 triliun. Pada tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 695, 2 triliun, tetapi realisasinya hanya mencapai Rp 579,8 triliun.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai defisit anggaran bukan prioritas pemerintah saat ini. Saat ini, menurut dia, pemerintah harus fokus untuk memastikan pandemi Covid-19 berakhir dan perekonomian pulih sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal dan tidak jatuh pada jurang kemiskinan.
"Untuk memastikan pandemi berakhir dan ekonomi pulih, belanja pemerintah tidak bisa ditahan-tahan untuk menurunkan defisit. Apabila diperlukan defisit bisa saja lebih lebar. Itu yang menjadi amanah Perppu," ujar Piter kepada Katadata.co.id.
