Prospek Cerah Investasi di Tengah Euforia Vaksinasi dan Kehadiran SWF
"Di sisi lain pemerintah juga akan mengimplementasikan UU Cipta Kerja yang juga dapat memberikan daya dorong kepada investasi," ujar Piter kepada Katadata.co.id.
UU Cipta Kerja antara lain melahirkan Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund yang berpotensi mendatangkan aliran modal asing ke Indonesia. Selain itu, sejumlah aturan dalam UU Cipta Kerja banyak memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi para investor.
"Kehadiran SWf pada tahun ini juga akan signifikan memacu masuknya foreign direct investment," katanya.
Namun, Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan dampak dari LPI masih belum signifikan/terbatas terhadap investasi langsung, terutama pada awal tahun ini. Para investor kemungkinan masih akan mencermati kondisi domestik maupun permintaan global di paruh pertama 2021 untuk benar-benar berinvestasi melalui SWF.
"Tidak menutup kemungkinan FDI melalui SWF baru akan mulai masuk di paruh kedua 2021 setelah peraturan-peraturan turunan mulai dibuat sebagai komplementer dari Peraturan Pemerintah terkait LPI," kata Josua.
Langkah Mendongkrak Investasi Lewat LPI
Lembaga Pengelola Investasi menjadi harapan pemerintah untuk mendorong penanaman modal asing di dalam negeri. Presiden Joko Widodo menyebut modal asing yang mengalir melalui lembaga ini berpotensi mencapai US$ 20 miliar dalam 1-2 bulan sejak beroperasi.
"Saya tanya ke Ibu Menkeu, berapa target investasi yang akan masuk ke INA dalam 1-2 bulan lembaga ini berdiri? Di jawab kira-kira US$ 20 miliar, ini dana yang besar sekali," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa keuangan 2021 melalui streaming video, Jumat (15/1).
Guna mendorong investasi asing masuk, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan perpajakan Lembaga Pengelola Investasi. "Saat ini kami sedang menyelesaikan aturannya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (25/1).
Fasilitas perpajakan menurut dia, perlu diberikan agar LPI memperoleh kemudahan dalam bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya. Hanya saja, pemerintah akan memberikan insentif sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan.
Sebagai lembaga pemerintah, LPI akan tetap memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance). Namun, besaran pajaknya akan disesuaikan agar tetap menarik di mata investor. Meski demikian, ia belum memaparkan insentif pajak apa saja yang akan diberikan pemerintah.
Saat ini, Sri Mulyani telah menyiapkan modal awal Rp 15 triliun untuk operasional lembaga ini. Dana tersebut telah ditempatkan di escrow account atau rekening penampungan pada rekening Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia. Setelah penetapan pengurus rampung dan operasional lembaga dimulai, ia akan mengirimkan dana tersebut ke rekening LPI.
Ia menjelaskann, penetapan dewan pengawas LPI oleh presiden kemungkinan dilaksanakan pada pekan depan. Sementara pemilihan dewan direktur LPI yang juga akan dilakukan oleh presiden, menurut Sri Mulyani, kemungkinan dilaksanakan pada pertengahan Februari. Pemerintah berharap LPI dapat mulai beroperasi dan mengelola investasi pada kuartal pertama tahun ini.
Piter menilai, insentif pajak tak akan membuat semua investor berbondong-bondong memilih untuk berinvestasi melalui LPI ketimbang menanamkan modal langsung seperti yang tercatat di BKPM. "Jenis investor yang masuk lewat LPI dan yang melakukan investasi langsung melalui BKPM akan berbeda, jadi tidak akan menggeser investasi yang dicatat BKPM," katanya.
Adapun investasi yang dicatat BKPM terbatas pada penanaman modal di sektor riil. BKPM tak mencatat investasi di sektor migas dan keuangan.
