BPS: Produksi Beras Naik Tipis Tahun Lalu, Harga Beras Stabil
Pemerintah saat ini menetapkan harga eceran tertinggi beras medium pada rentang Rp9.450-Rp10.250 per kg sesuai dengan Permendag Nomor 57 Tahun 2017.. Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Felippa Ann Amanta menilai kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak efektif dalam menekan harga beras di tingkat konsumen.
Felippa menjelaskan pada kenyataannya, harga beras selalu lebih tinggi dari HET yang diterapkan sejak September 2017 tersebut. Harga beras di pasar ritel Indonesia secara konsisten selalu di atas HET. "Kesenjangan antara HET dan harga pasar akan merugikan para pelaku usaha. Kalau pelaku usaha dipaksa untuk mengikuti harga HET dengan menekan margin, dikhawatirkan tidak ada pelaku pasar yang akan menjual beras domestik," kata Felippa pekan lalu seperti dikutip dari Antara.
Menurut Felippa, langkah yang perlu dipastikan saat ini bukan fokus pada penyerapan dan penetapan HET lagi, tetapi bagaimana membantu petani meningkatkan produktivitas di tengah berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan pandemi Covid-19. Dengan begitu, petani hanya memastikan bahwa jumlah produksi domestik dapat meningkat dengan kualitas yang dapat bersaing di pasar.
Kebijakan HET juga dikhawatirkan akan dapat memicu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan beras. Idealnya, pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan HET. Rantai distribusi beras yang panjang memunculkan berbagai biaya tambahan yang harus diredam di titik akhir sebelum akhirnya beras sampai ke tangan konsumen.
Selain harga jual yang rentan tidak stabil, konsumen juga dihadapkan pada risiko mengonsumsi beras yang tidak berkualitas karena memungkinkan adanya upaya percampuran yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menekan kerugian.
Untuk di sisi hilir, pemerintah sudah seharusnya membuka mekanisme impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras tanah air dan juga untuk menahan tingginya harga di pasar yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk.
"Saat ini pemerintah tidak bisa memenuhi jumlah seluruh permintaan beras dengan harga yang terjangkau," kata dia.
