Masih Turun Tipis, Penerimaan Pajak Hingga April Rp 374,9 T
Pemerintah saat ini tengah menggodok wacana kenaikan tarif PPN melalui RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad menyebutkan bahwa terdapat tiga alternatif menambah penerimaan negara selain dengan menaikkan tarif PPN. Pertama, pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 178,8 triliun pada Maret 2021."Ini besar sekali dan tidak digunakan," kata Tauhid, Selasa (11/5).
Menurut dia, pemerintah sudah menerbitkan utang dalam jumlah besar. Namun, ternyata pemanfaatannya belum optimal. "Jadi ini dahulu yang dibenarkan ketimbang mengutak-atik pendapatan negara," ujar Tauhid.
Pembiayaan anggaran pemerintah Januari hingga Maret 2021 tercatat Rp 322,9 triliun. Sumber anggaran tersebut masih didominasi penarikan utang Rp 328,46 triliun, pembiayaan investasi Rp 5,56 triliun, pemberian pinjaman Rp 45,9 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 44,6 miliar.
Kedua, pengoptimalan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar ekonomi bisa tumbuh dan meningkatkan penerimaan negara. Tauhid menilai, penyerapan PEN relatif rendah dan kurang efektif. Ia mencontohkan, anggaran kartu prakerja yang hampir Rp 20 triliun untuk peningkatan kapasitas, keterampilan, dan daya saing penerimanya. Namun, dari evaluasi terhadap minat dan alasan peserta mengikuti program tersebut karena hanya membutuhkan uangnya saja bukan pelatihannya.
Selain itu, kata dia, program bansos lainnya yang ditargetkan kepada 40% masyarakat ke bawah kerap tidak tepat sasaran. Alasannya, banyak penerima bansos yang sebenarnya tidak berhak. "Sehingga uangnya tidak dikonsumsi tetapi disimpan dan menambah tabungan mereka," ujar dia.
Ketiga, mengembalikan reformasi perpajakan melalui penambahan objek pajak baru, kepatuhan pengawasan, hingga tata kelola dan administrasi. Jika reformasi perpajakan bisa berjalan sesuai rencana, Tauhid berpendapat bahwa kebijakan pemerintah ke depannya bisa lebih efektif.
Banyak negara menerapkan terobosan melalui PPh baik badan maupun perorangan seperti Swedia, Inggris, Polandia, Belanda, Rusia, Kanada, hingga Tunisia. Terdapat pula beberapa negara yang menggunakan instrumen PPN sebagai terobosan meliputi peningkatan tarif, pengurangan exemption, serta pengenaan PPN atas transaksi digital.
