Pemerintah Berencana Terapkan Tarif Pajak Karbon Rp 75 per Kg
Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. NDC atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
Adapun ketentuan mengenai subjek pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, serta alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41% atau setara dengan 1,02 miliar ton lebih CO2 hingga 2030 dengan dukungan internasional. "Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan business as usual dan sampai 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030," kata Alue dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (6/6) seperti dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, 29% ekuivalen dengan 826 juta ton CO2 dan 41% ekuivalen dengan lebih dari 1,02 miliar ton CO2 yang diturunkan sampai tahun 2030. Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia bersama anggota masyarakat internasional yang lain telah mengadopsi Kesepakatan Iklim Paris dan menyusun NDC yang mencakup proyeksi potensi penurunan emisi gas rumah kaca.
Alue mengatakan, Hari Lingkungan Hidup 2021 merupakan kesempatan untuk melihat kembali pencapaian dan melanjutkan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Ini termasuk upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
