Penyaluran Lebih Rendah, Dana Desa Baru Terserap Rp 23 Triliun
Ia merinci dari total 434 kab/kota sebanyak 20 kab/kota belum menetapkan Perkada, 22 bupati/walikota belum menandatangani Surat Kuasa, 17.738 APBDes atau 23,66 persen dari total 74.961 APBDes belum ditetapkan, serta sebanyak 21.718 Perkades BLT belum diselesaikan atau setara dengan 28,79 persen dari total 74.961 desa.
“Di bulan Juni kita sudah bisa menyalurkan dana desa tahap III tapi kenyataannya masih ada 25-30 persen desa belum menyalurkan tahap I maupun II,” kata Jamiat.
Kemenkeu saat ini berupaya untuk mempercepat penyaluran dana desa 2021 dengan menetapkan sejumlah regulasi, di antaranya PMK 222/2020, SE Dirjen PK 2/2021, dan SE Dirjen PK 4/2021. Kemenkeu juga melakukan kunjungan untuk pemantasan terhadap 10 daerah di Jawa yang progres penyalurannya masih nol persen hingga mengirim surat kepada bupati/walikota penerima desa agar melaksanakan percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran dan desa maupun BLT Desa.
Kementerian juga melakukan rapat koordinasi teknis dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan kepala daerah dan kepala organisasi perangkat daerah masing-masing.
