Turun Rp 109 Triliun, Utang Pemerintah per Mei Rp 6.418 Triliun
Dalam rangka memitigasi pembiayaan dan mengurangi ketergantungan akan valuta asing, porsi valas dalam penerbitan utang diturunkan dari 44,6% pada tahun 2015 menjadi 32% pada akhir Mei 2021. Indikator risiko refinancing juga tejaga dengan waktu jatuh tempo utang rata-rata yang menurun dari semula 9,39 tahun pada tahun 2015 menjadi 8,7 tahun pada Mei 2021.
Pemerintah juga memantau potensi tapering off oleh Pemerintah Amerika Serikat yang dapat memicu kenaikan imbal hasil obligasi tetap.
Lonjakan utang pemerintah selama Pandemi Covid-19 menimbulka kekhawatiran dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang di massa depan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, tren pertumbuhan utang sudah jauh melampaui pertumbuhan PDB.
"Tren penambahan utang memunculkan kekhawatiran penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," kata Ketua BPK Agung Firmansyah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/6).
Ia menjelaskan, indikator kerentanan utang pemerintah pada tahun lalu sudah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR). Rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06% juga melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%.
Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167% dan rekomendasi IMF 90-150%. Demikian pula dengan indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 yang sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators, yaitu di bawah 0%.
