Pemerintah Segera Cairkan BLT Rp 1,2 Juta untuk PKL Lewat TNI-Polri
Pemerintah akan segera mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pedagang kaki lima (PKL), warung dan warteg. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan ini akan didistribusikan melalui TNI dan Polri kepada 1 juta penerima dengan besaran Rp 1,2 juta.
"Ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya telah lengkap," kata Airlangga dalam Konferensi Pers PPKM, Senin (6/9).
Airlangga mengungkap bantuan ini hanya akan diberikan bagi PKL, pemilik warung dan warteg yang memenuhi dua ketentuan. Pertama, penerima belum terdaftar sebagai peneriman bantuan produksi usaha mikro (BPUM). Kedua, lokasi usahanya berada di wilayah yang masuk kategori PPKM Level 3 dan 4.
Di samping pemberian bantuan tersebut, pemerintah juga memiliki sejumlah program perlindungan sosial (perlinsos) tambahan sejak Juli lalu. Tambahan tersebut antara lain, penyaluran bantuan beras bulog 10 Kg per keluarga, kartu sembako PPKM, perpanjangan diskon listrik dan abonemen, serta subsidi kuota internet hingga akhir tahun. Pemerintah juga menambah anggaran Rp 10 triliun khusus untuk bantuan subisid upah (BSU) serta kartu prakerja.
"Terkait program jaring pengaman sosial, realisasi insentif salah satunya kartu prakerja telah dibagikan selama tahun 2021 kepada 4,3 juta peserta," kata Airlangga.
Pagu anggaran untuk program PEN 2021 saat ini mencapai Rp 744,77 triliun. Sebagian besar mengalir untuk program kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran untuk kesehatan Rp 214,96 triliun dan perlindungan sosial Rp 186,64. Selain itu, terdapat anggaran untuk dukungan UMKM Rp 162,40 triliun, program prioritas Rp 117,94 triliun dan insentif untuk usaha Rp 62,83 triliun.
Meski demikian, penyalurannya hingga 20 Agustus 2021 baru mencapai Rp 326,74 triliun, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang penerapan PPKM Level 1-4 di wilayah Jawa-Bali 7-13 September, dan luar Jawa-Bali 7-20 September. Sejumlah wilayah di Jawa-Bali sudah dinyatakan keluar dari level 4, menyisakan 11 kabupaten/kota.
"Bali kami perkirakan butuh waktu satu minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi,"tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dalam konferensi pers, Senin Malam (6/9).
Wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 terdiri atas sembilan kabupaten/kota di Bali dan dua di Jawa Timur. Wilayah PPKM di Bali antara lain, Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem, Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng serta kota Denpasar. Sementara di Jawa Timur tersisa Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Maget.
Wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang pekan sebelumnya sudah kompak keluar dari level 4 juga masih melanjutkan status yang sama. Kemudian, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mulai minggu ini juga keluar dari level 4.
Sementara wilayah dengan status PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali juga mulai berkurang menjadi 23 kabupaten/kota dar pekan sebelumnya 85. Provinsi yang masih mencatatkan daerah level 4 antara lain, Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Selatan, seluruh provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Selatan dan Tenggara, NTT dan Papua Barat.
