Chatib Basri Minta Prioritaskan Stimulus Ketimbang Tekan Defisit APBN
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru menarik berbagai insentif fiskal demi mengembalikan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 mendatang.
Pasalnya, insentif fiskal diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
"Saya ingin mengingatkan bahwa kita memang punya target 3% (dari PDB) tapi kita juga harus fleksibel, jangan sampai gara-gara mengejar 3% (dari PDB), itu fiskalnya diperketat seperti awal," kata Chatib Basri dalam diskusi virtual Bincang APBN 2022, Senin (18/10).
Sebagaimana amanat UU Nomor 2 tahun 2020, pemerintah diwajibkan untuk kembali ke disiplin fiskal defisit 3% dari PDB pada tahun 2023 setelah memperlebar defisit di atas 3% dari PDB pada periode 2020-2022.
Pemerintah hanya punya sisa satu tahun yakni tahun depan sebelum tenggat waktu berakhir.
Dengan mengembalikan defisit anggaran ke 3% dari PDB dikhawatirkan pemerintah akan menarik sejumlah sstimulus fiskal yang ada dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Chatib mengatakan pihaknya tengah terlibat dalam penyusuan 'World Development Report 2022' oleh Bank Dunia.
Proyek tersebut meneliti berbagai kebijakan fiskal berbagai negara dunia. Dalam pandangannya, hampir tidak ada satu negara pun yang terlihat mulai mengurangi stimulus fiskalnya sekarang ini.
"Intinya, kalau memang itu masih dibutuhkan, dilakukan saja, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang dilakukan pada tahun 1998," kata Chatib.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut mengingatkan pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya.
Selama penangangan pandemi belum membaik, maka aktivitas ekonomi juga masih akan sulit. Sementara kebijakan pemerintah dinilai hanya bisa fokus pada dukungan agar kondisi cepat pulih.
Dalam periode pemulihan, dia menyebut alokasi dana paling penting diberikan kepada tiga hal, kesehatan, bantuan sosial dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM).
Dukungan pertama berupa dukungan kesehatan yakni akses vaksinasi gratis serta pengetesan PCR yang terjangkau.
"Perbandingan dengan negara lain walau PCR kita berada di Rp 400 ribu itu masih mahal," kata Chatib.
