Belanja Turun, Defisit APBN Susut Jadi 2,74% PDB pada September

Abdul Azis Said
25 Oktober 2021, 14:11
defisit APBN
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Kapal tunda bersandar di terminal penumpang dengan latar belakang deretan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (17/10/2021).

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per September 2021 sebesar Rp 452 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan defisit APBN per Agustus 2021 tercatat sebesar Rp 383,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, realisasi defisit APBN hingga akhir September setara 2,74% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi ini mencapai 44,7% dari target defisit 2021 sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,70% terhadap PDB.

Namun, bila dibandingkan dengan defisit APBN pada periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan 33,7%. Penurunan defisit dipengaruhi pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi, dan penurunan belanja negara.

"Sehinga dengan pendapatan negara yang tumbuh sangat kuat dan belanja negara yang relatif terkendali sesuai dengan target," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Oktober, Senin (25/10).

Dia menyebut keseimbangan primer APBN pada September defisit Rp 198,3 triliun atau mengalami penurunan 55,6% dibandingkan tahun lalu.

Ia merincikan, pendapatan negara hingga akhir September sebesar Rp 1.354,8 triliun atau mencapai 77,7% dari target sepanjang 2021 Rp 1.743,6 triliun. Pendapatan ini tumbuh 16,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan pendapatan negara terjadi pada semua jenis penerimaan. Pendapatan dari perpajakan tercatat sebesar Rp 1.033 triliun, tumbuh 15,7% dari tahun lalu.

Nilai ini sudah mencapai 71,5% dari target APBN 2021. Membaiknya penerimaan perpajakan terutama didorong oleh kepabenan dan cukai yang tumbuh 29% dan penerimaan pajak tumbuh 13%.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 320,8 triliun, tumbuh 22,5% dari tahun lalu. Kinerja ini bahkan telah melampaui target tahun 2021 sebesar Rp 298,2 triliun.

Dari sisi belanja negara mulai melambat. Realisasi belanja negara sampai akhir bulan lalu sebesar Rp 1.806,8 triliun, terkontraksi 1,9% dari realisasi periode yang sama tahun lalu.

Nilai ini lebih rendah dari realisasi belanja pada akhir Agustus yang berhasil tumbuh 1,5%. Realisasi belanja hingga akhir September setara 65,7% dari target belanja APBN tahun ini.

Perlambatan pada belanja negara terutama pada belanja pemerintah pusat yang dilakukan oleh non-Kementerian dan Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.265,3 triliun. Ini terdiri atas belanja KL sebesar Rp 734 triliun, tumbuh 16,1% dari tahun lalu dan mencapai 71,1% dari target. Kemudian belanja non-KL sebesar Rp 531,3 triliun atau terkontraksi 8,3% dari tahun lalu. Sedangkan realisasi belanja non-KL terpantau sudah mencapai 57,6% dari target.


Kemudian belanja pemerintah daerah melalui TKDD sebesar Rp 541,5 triliun. Ini terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp 491,3 triliun atau terkontraksi 14,1% dari tahun lalu. Realisasi transfer ke daerah mencapai 67,9% dari target.

Selanjutnya belanja TKDD untuk dana desa sebesar Rp 50,2 triliun atau terkontraksi 13% dari tahun lalu. Realisasi dana desa mencapai 69,7% dari target.

Dari sisi pembiayaan anggaran dinilai sudah berjalan sesuai strategi. Realisasi pembiayaan mencapai Rp 621,9 triliun atau 61,8% terhadap target. Dibandingkan tahun lalu realisas pembiayaan turun 20,7%.

"Ini artinya APBN kita mengalami konsolidasi, defisitnya menurun dan pembiayana utang juga mengalami penurunan yang sangat tajam, ini artinya sesuai dengan target untuk menyehatkan APBN kita sesudah bekerja keras," kata Sri Mulyani.

Realisasi pembiayaan terdiri atas lima komponen. Pertama, realisasi pembiayaan utang hingga akhir September mencapai Rp 647,2 triliun, atau 20,1% lebih rendah dari kinerja tahun lalu.

Kedua, pembiayaan investasi mencapai Rp 75,2 triliun, atau tumbuh 175,8% dari tahun lalu. Ketiga, pemberian pinjaman sebesar Rp 3,1 triliun atau tumbuh 49,6% dari tahun lalu.

Keempat, kewajiban penjaminan yang belum teralisasi sama sekali dari target Rp 2,7 triliun. Kelima, pembiayaan lainnya sebesar Rp 46,7 triliun, tumbuh 27.000% dari tahun lalu.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...