Sri Mulyani Klaim Utang RI Lebih Terkendali Dibandingkan Negara Maju
"Kalau tadi pimpinan menanyakan soal kenaikan jumlah utang, negara lain itu naiknya berapa defisitnya, mereka ada yang tadi defisitnya di 3% menjadi 15% terhadap PDB lonjakannya loncat banget," kata Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut pengelolaan APBN selama dua tahun pandemi ini juga telah menahan beban yang besar, termasuk ke pemerintah daerah sehingga beban ke pemerintah daerah juga bisa diminimalisir.
Hal ini tercermin dari, transfer ke daerah yang menjadi penyumbang terbesar belanja bagi daerah.
Transfer daerah hanya turun 6,2% di tahun pertama pandemi, padahal saat itu pendapatan negara anjlok 19,6%.
"Inilah kenapa saya sampaikan bahwa semua melihatnya obses ke utang tidak melihat bahwa APBN kerja luar biasa mengabsorb shock yang besar," kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah sampai akhir tahun 2021 menyentuh Rp 6.908,87 triliun.
Nilai tersebut bertambah Rp 195 triliun atau kenaikan 3% dari November 2021, serta meningkat 13,7% dibandingkan akhir tahun 2020.
Adapun utang pemerintah dibagi atas dua jenis, utang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman.
Utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,15% dari seluruh komposisi utang akhir tahun 2021, sementara sisanya berupa pinjaman.
Utang pemerintah berbentuk SBN mencapai Rp 6.090,31 triliun atau bertambah Rp 200 triliun dari bulan sebelumnya.
Adapun utang berbentuk SBN terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.822,87 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.267,44 triliun.
Pemerintah juga memiliki utang berbentuk pinjaman sebesar Rp 818,56 triliun atau 11,85% dari total utang akhir tahun lalu.
Pinjaman pemerintah ini menyusut Rp 4,95 triliun dari November 2021. Pinjaman pemerintah terdiri atas pinjaman dalam negeri sebesar Rp 13,25 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 805,31 triliun.
