Susi Air Somasi Bupati dan Sekda Malinau, Minta Ganti Rugi Rp 8,95 M
"Sampai pertengahan minggu depan kami akan mengalmi kesulitan karena tidak adanya pesawat pengganti yang harus melakukan reparasi rutin," kata Mellinasari dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/1).
Adapun, dua pesawat yang dikeluarkan oleh Satpol PP dalam masa reparasi rutin. Kedua pesawat itu seharusnya dijadwalkan menggantikan dua pesawat lainnya yang harus melakukan reparasi rutin.
Adapun, hanggar di Bandara RA Bessing merupakan pusat reparasi bagi seluruh pesawat yang terbang di atas Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, tidak diperpanjangnya kontrak sewa Susi Air terhadap hanggar itu berpotensi menahan seluruh penerbangan Susi Air di Pulau Borneo secepatnya pada 14 Februari 2022.
Susi Air melayani 11 rute dari dan menuju Malinau dengan frekuensi penerbangan sebanyak 16 kali per hari. Secara rinci,maskapai ini memiliki sembilan ruta penerbangan perintis pusat, satu penerbangan perintis daerah, dan satu penerbangan regular Malinau-Tarakan.
Adapun dua rute penerbangan perintis dengan tujuan wilayah paling terluar adalah Long Bawan dan Long Apung yang berlokasi di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Penghentian operasi Susi Air ke dua wilayah itu akan menambah waktu perjalanan tercepat mencapai 8 jam menggunakan kapal cepat atau Speedboat.
"Kebutuhan penumpang akan (penerbangan) perintis itu pasti. Load factor bisa 80% sampai 90% karena mereka (warga daerah terluar, terpencil, dan terisolasi) hanya bisa (keluar dari daerahnya dengan) kapal atau pesawat," kata Mellinasari.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malian Ernes Silvanus sebelumnya menjelaskan, tindakan Pemda memindahkan pesawat miliki Susi Air dilakukan atas dasar berakhirnya masa kontrak tahunan di antara kedua belah pihak. Pemda memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak kepada Susi Air berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim.
"Memang pihak Susi Air menyampaikan permohonan perpanjangan pada 15 November 2021. Berdasarkan surat tersebut kami melakukan evaluasi, kami temukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak pemda dan Susi Air," ujar Ernes dikutip dari wawancara dengan Kompas TV, Kamis (3/2).
Menurut Ernes, kontrak sewa hanggar antara Pemda dan Susi Air dalam perjanjian yang telah ditandatangani dapat berakhir jika terjadi tiga hal. Pertama, berakhirnya tahun kontrak. Kedua, pemerintah tidak melakukan kewajibannya. Ketiga, jika Susi Air tidak melaksanakan kewajibannya. "Yang kami ambil menjadi dasar ini yang pertama saja, yakni berakhirnya tahun kontrak," ujar Ernes.
Ia memastikan tak ada unsur politis terkait pemindahan pesawat ini. Kebijakan ini, menurut dia, diambil atas pertimbangan bisnis.
