Pemerintah Utang ke Pertamina dan PLN Rp 109 Triliun

Abdul Azis Said
28 Maret 2022, 20:31
sri mulyani, menteri keuangan, utang, utang pemerintah, harga bbm, tarif listrik, utang pemerintah ke pertamina, utang pemerintah ke PLN
Youtube/Komisi XI DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan tarif listrik meski harga minyak dunia dan komoditas melonjak demi menjaga daya beli masyarakat.

"Karena tidak melakukan perubahan harga BBM dan tarif listrik, maka kami harus bayar kompensasi ke PLN dan Pertamina," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan tarif listrik meski harga minyak dunia dan komoditas melonjak  demi menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini kemungkinan akan berlanjut pada tahun ini. 

"Fungsi APBN sebagai shock absorber  masih akan berlangsung pada 2022. Dalam tiga bulan pertama tahun ini belum ada perubahan harga, sehingga ini akan menyebabkan kenaikan tagihan kompensasi yang akan diperhitungkan," kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja subsidi energi pemerintah dalam dua bulan pertama tahun ini mencapai Rp 21,65 triliun. Namun, hampir separuh dari realisasi belanja tersebut merupakan pembayaran tagihan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 10,17 triliun. Sementara realisasi subsidi reguler sebesar Rp 11,48 triliun.

Di samping karena kenaikan harga komoditas, kenaikan pada realisasi subsidi energi awal tahun ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang mendorong konsumsi energi.  Realisasi subsidi energi dalam dua bulan pertama ini, mencakup 1,39 juta kilo liter BBM, 632 juta Kg LPG 3 Kg dan subsidi kepada 38,2 juta pelanggan listrik.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...