Sri Mulyani: Sumbangan Sektor Kehutanan Masih di Bawah 1% PDB
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku untuk sektor kehutanan dan penebangan kayu terus naik, pada tahun lalu mencapai Rp 112 triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional yang sangat mini bahkan tak pernah lebih dari 0,7% setidaknya dalam lima tahun terakhir.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia dianugerahi tutupan hutan tropis yang luas. Banyak dari hutan tersebut juga sudah dimanfaatkan menjadi hutan industri. Ia pun menilai sektor ini perlu dibehani mengingat kontribusinya yang kurang dari 10% PDB nasional.
"Sama seperti perikanan, Indonesia itu isinya hutan, tapi dua sektor ini kontribusinya dalam PDB kita almost nothing, nggak bener itu berarti," kata Sri Mulyani dalam acara Kongres Kehutanan Indonesia VII, Selasa (28/6).
Pemerintah menurutnya perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut. Persoalannya mungkin saja dari sisi kebijakan dan regulasi, institusi, hingga tata kelola.
Sri Mulyani menjelaskan, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu pada tahun lalu tumbuh 3,1% dengan kontribusi hanya 0,66% terhadap PDB nasional. Kontribusi sektor ini cenderung stagnan sekalipun secara nominal terus naik dari Rp 91,6 triliun pada 2017 menjadi Rp 108,6 pada 2020 dan Rp 112 triliun pada tahun lalu.
Selain itu, pertumbuhan sektor ini pada tahun lalu juga lebih rendah dari tahun sebelumnya 4,3% maupun dibandingkan dua tahun sebelum pandemi yang tumbuh lebih dari 6%.
Selain itu, jumlah setoran sektor kehutanan terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga kecil. Penerimaan dari PNBP sektor ini pada tahun lalu sebesar Rp 5,66 triliun, sumbangannya hanya sebagian kecil dari total PNBP tahun lalu yang mencapai Rp 458,5 triliun.
Dilihat dari jenisnya, PNBP sektor kehutanan tahun 2021 juga masih didominasi PNBP sumber daya alam (SDA) dengan basis utama kayu dan bukan kayu yang mencapai Rp 5,4 triliun. Di sisi lain, hanya sekitar Rp 260 miliar yang berasal dari non SDA seperti penggunaan sarana dan prasarana, pendapatan perizinan, pendapatan hasil penelitian, riset dan pengembangan teknologi, pendapatan wisata alam hasil lelang kayu temuan dan pendapatan denda.
"Kalau PNBP kehuatan hanya sekitar Rp 5 triliun, it doesn't sound right juga. Kita semua harus punya sense seperti ini supaya kita memahami ini valuenya tentang apa dan bagaimana kita mengelola, tapi kalau mengelola bukan berarti ditebangi supaya PDBnya naik," kata Sri Mulyani.
Ia menyebut ada sejumlah tantangan dalam PNBP SDA sektor kehutanan Indonesia. Penerimaan PNBP kehutanan dari basis kayu masih mendominasi cukup tinggi, selain itu pengawasannya juga masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnnya, penegakan hukum perlu berkelanjutan serta perlunya optimalisasi potensi, termasuk aset yang dinilai masih idle.
