Berita Kehutanan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Revisi kedua RKTN disusun untuk menyesuaikan arah pembangunan kehutanan dengan dinamika tata ruang nasional dan perubahan data kawasan hutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 tercatat sebesar Rp 97,22 triliun.

Untuk menghadapi El Nino dan risiko kebakaran hutan pada 2027, Rohmat Marzuki dari Kementerian Kehutanan mengungkapkan pentingnya persiapan dari sekarang, termasuk pembuatan embung.

Kemenhut Indonesia bekerja sama dengan Jerman untuk menguatkan kehutanan dan pembiayaan lingkungan, menargetkan rehabilitasi hutan dan memberikan hak kelola kepada masyarakat adat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meneken MoU untuk meningkatkan kerja sama, meliputi pertukaran data digital dan optimalisasi penerimaan negara.

Rohmat Marzuki mengatakan, latar belakang pendidikannya sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, akan banyak membantu perannya kali ini.

Rohmat Marzuki dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kehutanan, menggantikan Sulaiman Umar dan membawa pengalaman legislatif serta latar belakang pendidikan kehutanan.

Temuan WALHI di sepuluh provinsi, seluruh proses penertiban kawasan hutan justru menimbulkan masalah baru. Tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.

Digitalisasi yang sesungguhnya akan mengubah tatanan dan memperlihatkan siapa yang bermain di balik konsesi hutan.

Selama ini, tumpang tindih batas antara hutan negara, hutan hak, dan hutan ulayat milik masyarakat adat telah menjadi pemicu utama konflik agraria di sektor kehutanan.

Mekanisme validasi berbasis bukti menjadi krusial agar informasi dalam dasbor benar-benar mencerminkan kondisi komoditas di Indonesia.

UU Kehutanan seharusnya tidak mengatur penguasaan negara atas hutan, tapi fungsi ekologis hutan yang harus dilindungi. Bukan justru hutan untuk dibagi-bagi dan dieksploitasi.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan perdagangan karbon dari sektor kehutanan segera diresmikan.

Plh. Kepala Biro Hukum KLHK, Herdianto, mengatakan penilaian tersebut berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum terhadap IRH tahun 2024 KLHK atas data yang diunggah tahun 2023.

RUU Masyarakat Adat saat ini sudah masuk prolegnas 2025.