Berita Kehutanan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Indonesia berpotensi melepaskan lebih dari 9 miliar ton CO2e ke atmosfer, setara akumulasi emisi karbon sektor energi selama 25 tahun terakhir.

Operasi tersebut berhasil memetakan jaringan penebangan dan peredaran kayu jati ilegal yang dilakukan secara terorganisasi.

Raja Juli menegaskan, selama satu tahun masa jabatannya, tidak ada satu pun kebijakan yang ia keluarkan untuk melepaskan kawasan hutan atau mengubah tata ruang.

Menteri Kehutanan menyoroti persoalan daya tampung lingkungan yang dinilai semakin berkurang, evaluasi perizinan sektor pertanian, serta tata ruang yang dinilainya masih perlu diperbaiki.

Revisi kedua RKTN disusun untuk menyesuaikan arah pembangunan kehutanan dengan dinamika tata ruang nasional dan perubahan data kawasan hutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 tercatat sebesar Rp 97,22 triliun.

Untuk menghadapi El Nino dan risiko kebakaran hutan pada 2027, Rohmat Marzuki dari Kementerian Kehutanan mengungkapkan pentingnya persiapan dari sekarang, termasuk pembuatan embung.

Kemenhut Indonesia bekerja sama dengan Jerman untuk menguatkan kehutanan dan pembiayaan lingkungan, menargetkan rehabilitasi hutan dan memberikan hak kelola kepada masyarakat adat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meneken MoU untuk meningkatkan kerja sama, meliputi pertukaran data digital dan optimalisasi penerimaan negara.

Rohmat Marzuki mengatakan, latar belakang pendidikannya sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, akan banyak membantu perannya kali ini.

Rohmat Marzuki dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kehutanan, menggantikan Sulaiman Umar dan membawa pengalaman legislatif serta latar belakang pendidikan kehutanan.

Temuan WALHI di sepuluh provinsi, seluruh proses penertiban kawasan hutan justru menimbulkan masalah baru. Tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.

Digitalisasi yang sesungguhnya akan mengubah tatanan dan memperlihatkan siapa yang bermain di balik konsesi hutan.

Selama ini, tumpang tindih batas antara hutan negara, hutan hak, dan hutan ulayat milik masyarakat adat telah menjadi pemicu utama konflik agraria di sektor kehutanan.

Mekanisme validasi berbasis bukti menjadi krusial agar informasi dalam dasbor benar-benar mencerminkan kondisi komoditas di Indonesia.