Untung Rugi Rencana Kebijakan ERP DKI Jakarta
"Tapi, pemprov juga kan harus mengeluarkan anggaran lebih besar seperti untuk biaya teknologi, maintenance biaya operasi hingga pengawasan," kata Tauhid sata dihubungi, Rabu (11/1).
Di sisi lain, pengenaan tarif baru tersebut berarti akan menambah beban biaya yang ditanggung masyarakat. Tambahan beban tersebut akan memperburuk kesenjangan sosial karena masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan menjangkau jalan yang diberlakukan ERP.
Namun demikian, Pemprov Jakarta memastikan kesiapan sektor transportasi publik saat makin banyak meninggalkan kendaraan pribadinya karena pengenaan tarif tersebut.
Sebaliknya, Tauhid melihat kebijakan ini akan memberi dampak positif terhadap berkurangnya kemacetan di Jakarta yang secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap ekonomi dan bisnis. Konsumsi bahan bakar juga berkurang sehingga membantu menangani masalah lingkungan.