Penerimaan Pajak Meningkat 40%, APBN Surplus Rp 131 T di Februari 2023
Sri Mulyani menjelaskan kinerja tersebut ditopang oleh tiga faktor. Pendorongnya karena harga komoditas yang relatif lebih tinggi dari awal tahun lalu, aktivitas ekonomi yang terus membaik dan dampak dari implementasi aturan perpajakan baru UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas meningkat 24,33%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) meningkat 72,87% serta PBB dan pajak lainnya yang naik 29,33%. Sebaliknya, PPh migas menurun 6,4%.
Belanja negara juga meningkat tetapi tidak secepat pertumbuhan pendapatan negara. Realisasi belanja pemerintah sebesar Rp 287,8 triliun sampai akhir Februari, naik 1,8% dibandingkan tahun lalu. Realisasi tersebut setara 9,4% dari target tahun ini.
Mayoritas dari belanja tersebut berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 182,6 triliun, naik 8% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama dsumbang realisasi belanja nonkementerian sedangkan belanja kementerian dan lembaga turun.
Sebaliknya, belanja berupa transfer ke daerah turun 4,8% menjadi Rp 105,2 triliun. Penurunan tersebut karena transfer dana alokasi umum (DAU) turun 19% dibandingkan tahun lalu karena pemerintah daerah sedang menyesuaikan penganggaran DAU earmarked dan menyiapkan syarat penyaluran.
