Sri Mulyani Hati-hati Tambah Utang, Realisasi Pembiayaan Baru Rp 199 T
Pemerintah mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga September 2023 sebesar Rp 198,9 triliun, baru mencapai 28,6% dari target tahun ini atau anjlok 58,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah berhati-hati dalam menerbitkan surat utang negara di tengah gejolak pasar keuangan global saat ini.
Sri Mulyani menjelaskan, penerbitan surat utang pemerintah disesuaikan dengan proyeksi defisit anggaran tahun ini yang diperkirakan berada di bawah 2,3% terhadap PDB.
"Dari sisi surat utangnya dijaga, agar kami mampu mengelola dinamika yang sekarang. Dinamika yang sekarang kami hadapi didominasi oleh volatilitas di pasar keuangan dan pasar surat berharga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (25/10).
Sri Mulyani menjelaskan gejolak pada pasar keuangan global terutama disebabkan kebijakan bank sentral AS The Federal Reserve yang masih tak pasti. Kondisi gejolak politik di Amerika Serikat juga semakin meningkatkan ketidakpastian.
Ketidakpastian kebijakan The Fed memicu kenaikan tingkat imbal hasil obligas AS tenor 10 tahun hingga mencapai di atas 5%, tertinggi sejak krisis finansial 2007. Dolar Amerika Serikat yang dianggap kelompok aset aman atau safe haven pun terus menguat dan memicu pelemahan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.
Sri Mulyani mengatakan, kondisi tersebut pun berdampak tingkat imbal hasil obligasi global pemerintah. Sri Mulyani mendata, tingkat pengembalian surat utang Indonesia bertenor 20 tahun telah naik dari 4,8% pada awal tahun menjadi 5,87% pada bulan ini. Kondisi berbeda terjadi pada rata-rata tingkat pengembalian surat utang domestik yang hanya naik 17 basis poin menjadi 7,08% per September 2023.
"Ini yang sedang dan akan kami terus kelola dan waspadai. Dengan situasi yang cukup dinamis dan menantang, kami lihat ekonomi kita di dalam negeri masih terjaga," ujarnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan strategi penerbitan surat utang pemerintah adalah fleksibel dan oportunistik. Pemerintah akan berusaha mendapatkan pembiayaan dengan berbagai instrumen, tak terbatas pada surat utang.
Ia mencontohkan, pemerintah dapat menggunakan instrumen private placement jika lelang surat utang tertekan oleh pelemahan rupiah. "Itu kombinasi dari pendekatan oportunistik dan fleksibel. Kami siap memastikan pembiayaan baik dari sisi biaya dan resikonya," ujarnya.
