Risiko Telat Integrasi NIK KTP - NPWP, Bisa Terkendala Layanan Pajak

Ferrika Lukmana Sari
7 Desember 2023, 16:05
Risiko Telat Integrasi NIK KTP - NPWP, Bisa Terkendala Layanan Pajak
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/hp.
Petugas pajak melayani warga di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (26/9/2023). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 58,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi atau padan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per Agustus 2023, jumlah tersebut setara dengan 82,3 persen dari total 71,3 juta wajib pajak orang pribadi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta agar para wajib pajak (WP) segera memadankan atau mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 31 Desember 2023 mendatang.

Integrasi tersebut harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Namun apa yang terjadi bila mereka tidak mengintegrasikan NPWP hingga batas waktu yang telah ditetapkan?

Advertisement

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Dwi Astuti menyampaikan, bahwa melalui intergrasi tersebut, seluruh pelayanan DJP hanya dapat diakses menggunakan NIK bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dengan begitu, wajib pajak pribadi yang belum melakukan integrasi hingga tenggat waktu yang diberikan, dapat terkendala dalam mengakses layanan perpajakan yang menyaratkan NPWP. Misalkan saja, dengan melakukan pelaporan SPT dan lain sebagainya.

"Bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP pada saat implementasi penuh nantinya akan terkendala dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang menyaratkan NPWP, karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP," kata Dwi kepada Katadata.co.id, Kamis (7/12).

Oleh karena itu, pihak DJP terus mengimbau agar wajib pajak segera melakukan integrasi NIK dengan NPWP melalui situs pajak.go.id. Hal ini akan memudahkan mereka dalam mengakses layanan perpajakan nantinya.

Dengan batas waktu yang makin dekat, DJP akan memperhatikan kesiapan sistem administrasi yang sedang dibangun. Kesiapan ini dibarengi dengan tahap pengujian serta habituasi bagi wajib pajak.

Adapun waktu pelaksanaan NIK sebagai NPWP akan terimplementasi secara penuh pada pertengahan 2024 mendatang, bersamaan dengan peluncuran core tax administration system (CTAS).

Halaman:
Reporter: Ferrika Lukmana Sari
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement