3 Capres Janjikan Bansos Jika Menang Pilpres 2024, Ini Programnya
Tiga pasangan Capres dan Cawapres menebar janji-janji manis ke masyarakat untuk mendulang suara Pilpres 2024. Salah satunya, dengan menawarkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kecil.
Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar misalnya, menjanjikan tunjangan khusus bagi ibu hamil, guru mengaji, dan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) terkait dengan fasilitas bangunan pendidikan serta rumah majelis taklim.
Janji itu disampaikan Cawapres RI Muhaimin pada hari kampanye ke-21 di hadapan ratusan guru mengaji se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin (18/12).
Program Kesejahteran Guru dari Anies-Cak Imin
Komitmen itu, kata dia, demi meningkatkan kesejahteraan hidup bagi guru mengaji, mencegah terjadinya stunting atau tengkes sejak dini, dan membantu mengurangi beban penyelenggara pendidikan agama Islam seperti majelis taklim.
"Kami sudah hitung itu semua, jauh lebih memudahkan para pengelola pendidikan sehingga menjadi murah karena tidak adanya beban yang ada di PBB dan pajak-pajak lain," kata Muhaimin dikutip dari Antara, Rabu (20/12).
Muhaimin menegaskan bahwa, menghapus PBB untuk pendidikan merupakan hal mudah, karena akan mempermudah tenaga pendidik atau penyelenggaraan pendidikan seperti pesantren dan majelis taklim dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa ke depan.
"Saya yakin anggarannya sangat cukup, apalagi kalau dilakukan penyisiran dari fokus-fokus anggaran pendidikan yang belum jelas arahnya. Dan kalau sekadar membebaskan PBB, Insyaallah pemerintah gampang," ujarnya.
Namun dalam dokumen visi misi Anies-Cak Imin tak memuat detil terkait skema, biaya hingga implementasi program bansos. Mereka hanya berjanji ingin mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Termasuk di dalamnya, dukungan ibu hamil, nutrisi dan pendidikan bagi anak.
KTP Sakti Ganjar-Mahfud MD
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD justru menawarkan KTP serba guna, yang bertujuan memperbaiki pendataan masyarakat penerima bansos sehingga bisa tepat sasaran.
Program KTP Sakti adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Melalui program ini, masyarakat miskin akan lebih mudah untuk menerima bantuan jaminan sosial. Namun KTP ini hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat.
Selain berfungsi sebagai basis data penerima bansos, KTP Sakti ini juga akan digunakan untuk mengakses pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.
