Dua Paslon Ingin Bentuk Badan Penerimaan Negara, Ini Kata Pengamat
Terkait target ambisus Prabowo - Gibran untuk menaikkan rasio perpajakan, menurut Fajry, tidak perlu dilakukan dengan membentuk BPN baru. Pemerintah hanya melanjutkan reformasi perpajakan yang telah berlangsung, seperti melanjutkan core tax system atau beberapa ketentuan penting dalam Undang Undng Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang masih perlu dilanjutkan dalam pemerintahan selanjutnya, seperti anti-tax avoidance.
“Lalu melanjutkan reformasi birokrasi di tubuh DJP, penguatan SDM, semua itu lebih penting dibanding membentuk BPN,” ujar Fajry.
Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai poin positif dari pembentukan BPN memberikan dampak terhadap kewenangan yang lebih luas bagi pengambil kebijakan perpajakan dan kebijakan cukai.
“Misalnya mau terapkan pajak karbon, ya langsung bisa dieksekusi. Kemudian mau kejar pajak kekayaan (wealth tax) juga bisa lebih cepat masuk kantong penerimaan negara,” ujar Bhima.
Menurut Bhima pembentukan BPN dapat membantu mewujudkan cita-cita Indonesia yang memiliki rasio pajak 18%-25%pada 2045. “Apalagi Indonesia mau jadi negara anggota OECD yang rasio pajaknya tinggi butuh lembaga perpajakan yang superpower,” ujar Bhima.
Koordinasi DJP dengan lintas lembaga menurut Bhima juga dapat menjadi lebih fleksibel dan memiliki posisi yang lebih kuat karena berada langsung dibawah presiden.Bahkan DJP bisa langsung diskusi dengan DPR soal strategi perpajakan dan target pajak.
Menurut Bhima proses pemisahan DJP butuh waktu tidak sebentar dan membutuhkan anggaran yang tidak murah.
“Anggaran untuk pemisahan tidak murah, tapi biaya tadi sebenarnya sepadan dengan potensi penerimaan perpajakan yang lebih besar ” ujar Bhima.
