Kaleidoskop 2023: Inflasi hingga Transaksi Janggal Pegawai Kemenkeu

Kenaikan inflasi, utang negara dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) hingga penangkapan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sederet topik hangat yang meramaikan tahun 2023.

Peristiwa itu ramai dibahas karena Indonesia hadapi tekanan ekonomi global yang tak menentu, mulai dari kekhawatiran potensi resesi, inflasi di berbagai negara, pengetatan moneter, kenaikan harga energi hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.

Kondisi itu pun membuat was-was. Pemerintah yang mulanya optimis ekonomi akan kembali pulih setelah bebas pandemi Covid-19, namun lambat laun mulai bersikap waspada dengan gencar mengeluarkan stimulus makroprudensial demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat pada 2023.

Dalam kondisi ini, kebijakan BI dan Kemenkeu amat dinanti-nanti oleh industri dan masyarakat. BI misalnya, menaikan suku bunga acuan untuk menekan laju inflasi. Kemudian memberikan insentif likuiditas untuk bank penyalur kredit dari 2,8% menjadi 4%, yang mulai berlaku 1 Oktober 2023.

Sri Mulyani dan Pegawai Kemenkeu

Sementara dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani rajin menebar insentif, subsidi hingga bantuan sosial (bansos) untuk menahan laju inflasi. Tak main-main, anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun di 2023.

Dengan berbagai program tersebut, Sri Mulyani menjadi sosok yang paling dicari. Termasuk dalam upaya penanganan utang pemerintah, yang kini menyentuh angka Rp 8.041 triliun, dan berpotensi meningkat dengan adanya utang baru serta beban bunga yang tinggi.

Tak hanya soal insentif dan utang, lembaga di bawah Sri Mulyani juga menuai sorotan. Pada pertengahan tahun, publik diramaikan dengan kabar transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu, hingga sederet pegawai masuk penanganan pihak berwajib termasuk KPK.

Sebut saja, nama-nama eks pejabat Kemenkeu seperti Rafel Alun Trisambodo dan Adhi Pramono yang membuat bendahara negara itu berang. Keduanya kemudian masuk radar KPK karena diduga menerima gratifikasi miliaran rupiah dengan memanfaatkan jabatannya sebagai pegawai Kemenkeu.

Dengan banyaknya isu ekonomi makro yang berkembang, Katadata telah merangkum sejumlah peristiwa penting yang menyita banyak perhatian. Berikut enam isu makro yang ramai dibahas sepanjang tahun 2023:

Beras dan Cabai Penyumbang Inflasi RI

Sepanjang tahun 2023, Indonesia terus dibayangi oleh peningkatan laju inflasi seiring kenaikan harga komoditas. Di antaranya, peningkatan harga beras, cabai, rokok, harga bensin hingga tarif angkutan udara.

Badan Pusat Statistisk (BPS) melaporkan peningkatan inflasi sebesar 0,38% pada November 2023 dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan indeks harga konsumen (IKH) naik dari sebelumnya 115,64 menjadi 116,08.

Inflasi pada November 2023 naik 2,86% dan 2,19% sejak awal tahun atau secara year-to-date (ytd). Penyumbang inflasi tertinggi pada November 2023 adalah makanan minuman dan tembakau masing - masing sebesar 1,23% dan 0,32%.

Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi 0,16%, komoditas cabe rawit 0,08%, bawang merah 0,03%, beras 0,02%, gula pasir 0,01% dan telur ayam ras 0,01%.

"Terutama disebabkan oleh beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang ketiganya menyumbang andil inflasi sebesar 0,27%," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud pada November lalu.

Selain itu, terdapat beberapa komoditas yang memberikan andil cukup signifikan terhadap kenaikan inflasi secara bulanan. Di antaranya tarif angkutan udara dengan andil 0,04%, emas perhiasan 0,03%, dan tarif air minum 0,01%.

Transaksi Mencurigakan Pegawai Kemenkeu

Ramai transaksi janggal Rp 300 triliun bermula dari pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD dalam kunjungannya ke Yogyakarta pada 8 Maret. Saat itu, ia menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan ratusan pegawai Kemenkeu sejak 2009 hingga 2023.

Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR, mengaku baru menerima surat dari PPATK pada 9 Maret meskipun surat itu ditandatangani 7 Maret. Namun dalam surat pertama itu diketahui hanya berisi daftar akumulasi surat yang sudah disampaikan PPATK ke Kemenkeu, tidak memuat nilai transkasi yang disebut-sebut mencapai Rp 300 triliun.

Dari data tersebut, dia menyatakan hanya sebagian kecil dari nilai tersebut yakni Rp 3,3 triliun yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Nilai tersebut merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai Kemenkeu termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga dan jual beli harta yang telah ditindaklanjuti serta transaksi lainnya.

Namun dari hasil temuan tersebut, KPK mengungkap 16 pegawai Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan serta sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana. Hal ini berdasarkan 33 laporan dari Satgas PPATK.

Dari 33 laporan yang diterima KPK, 12 di antaranya sudah masuk tahap penyidikan. Dari 12 kasus tersebut, KPK menetapkan 16 tersangka, termasuk, eks pejabat bea cukai Makassar Andhi Pramono yang memiliki transkasi mencurigakan dengan nilai mencapai Rp 60,1 miliar.

Sri Mulyani pun buka suara terkait temuan tersebut. "Itu kejadian lama yang sudah bertahun-tahun lalu dan kasusnya sudah ditangani," kata Sri Mulyani kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (8/6).

Sementara itu, KPK telah selesai menyidik kasus korupsi Andhi Pramono. Dari penyidikan itu, Adhi didakwa menerima gratifikasi hingga Rp 59 miliar.

“Besaran penerimaan gratifikasi yang didakwakan tim jaksa senilai Rp 50,2 miliar dan US$ 264.500 serta SGD 409.000,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (16/11).

Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo

Kasus pejabat Ditjet Pajak Rafael Alun Trisambodo mencuat setelah aksi penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy pada akhir Januari lalu. Penganiayaan berat yang dilakukan Mario bersama Shane Lukas membuat David Ozora koma dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit hingga 53 hari.

Mario telah divonis penjara 12 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 September 2023. Selain dipenjara, Mario juga dibebankan biaya retitusi kepada korban David senilai Rp 25 miliar.

Sedangkan kasus Rafael bergulir setelah KPK mendalami temuan tak wajar dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Rafael mencapai Rp 56 miliar. Sri Mulyani kemudian mencopot jabatan Rafael di DJP Jakarta Selatan. 

“Dalam rangka Kemenkeu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (24/2). 

Setelah jabatannya dicopot, Rafael ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang oleh KPK pada Kamis (30/3), berdasarkan bukti awal yang ditemukan tim penyidik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kemudian menjatuhkan tuntutan hukuman pidana penjara 14 tahun beserta denda Rp 1 miliar dan uang pengganti kerugian negara Rp 18,9 miliar kepada Rafael pada 11 Desember 2023 lalu.

Jakarta dan Bekasi Jadi Kota Termahal

BPS mencatat nilai konsumsi rata-rata rumah tangga di Kota Bekasi menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia setelah DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, nilai konsumsi SBH di Kota Jakarta mencapai Rp 14,88 juta per bulan dan Bekasi sebesar Rp 14,34 juta per bulan. "Nilai konsumsi yang tinggi ini disebabkan karena biaya hidup di kota tersebut tinggi," kata Pudji.

Pudji menyebutkan nilai konsumsi DKI Jakarta meningkat dari 2018 sebesar Rp 13,45 juta. Peningkatan itu yang membuat Jakarta menggeser Bekasi sebagai kota penyandang nilai konsumsi tertinggi senilai Rp 13,67 juta pada 2018.

Posisi DKI Jakarta sebagai kota dengan nilai konsumsi tertinggi diikuti Kota Bekasi dengan nilai konsumsi Rp 14,34 juta, Kota Surabaya Rp 13,36 juta, Kota Depok Rp 12,35 juta, Kota Makassar Rp 11,5 juta, serta Kota Tangerang Rp 10,96 juta.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai, selain biaya bahan pangan yang mahal, biaya pendidikan, biaya sewa dan cicilan rumah di Jakarta juga tinggi.

Bhima menyebut, biaya sekolah-sekolah swasta di Jakarta cukup tinggi, dan ada tren orang tua memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah prestisius.

"Ada TK, yang biaya SPP-nya Rp 15 juta satu semester, kan fenomena itu mungkin tidak terjadi di daerah lain. Karena, tingkat stres yang tinggi, biaya untuk rekreasi juga cukup menguras pendapatan di Jakarta," ujar Bhima.

Bank Indonesia Naikan Suku Bunga Acuan

Pada Oktober lalu, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) dari level 5,7% ke level 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo beralasan, kenaikan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak inflasi dan tingginya ketidakpastian global.

Melalui kebijakan suku bunga tersebut, Perry berharap, tingkat inflasi nasional tetap terkendali dalam sasaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan implementasi insentif likuiditas dan menurunkan rasio penyanggah likuiditas makroprudensial. Dengan begitu, bank mendapatkan keringanan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat.

Kemudian pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia November lalu, Perry juga memastikan akan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Day Repo Rate di level 6% hingga 2024.

"Kebijakan moneter pada tahun 2024 akan terus kami perkuat untuk stabilitas ekonomi. Khususnya untuk memastikan terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024-2025," kata Perry.

Ini merupakan kenaikan suku bunga yang pertama kali sejak bank sentral menaikkan suku bunga ke level 5.75% pada Januari 2023. Bahkan BI masih mempertahankan level tersebut sampai September 2023.

Utang Negara Makin Menggunung

Hingga 30 November 2023, posisi utang Indonesia sudah mencapai Rp 8.041 triliun dan berpotensi meningkat dengan adanya tambahan utang baru serta beban bunga yang tinggi.

Adapun rasio utang RI terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,11%. Terdiri dari 88,61% Surat Berharga Negara (SBN) atau sekitar Rp 7.124 triliun dan 11,39% dari pinjaman atau sekitar Rp 916,03 triliun.

Dalam rapat dengan Banggar DPR akhir Agustus lalu, Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan aset yang tak secepat utang karena disebabkan oleh dua faktor. Pertama, besarnya pagu anggaran belanja daerah yang mencapai sepertiga belanja negara.

Namun, belanja daerah sendiri tidak dicatatkan dalam bentuk perubahan aset pemerintah pusat. "Sudah pasti sepertiga belanja tidak terbukukan dalam bentuk perubahan aset level pemerintah pusat," ujarnya.

Kedua, menurut dia, sebagian belanja negara juga dibiaya utang tidak berbentuk aset, yakni belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Belanja ini, antara lain dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan.

Sri Mulyani menakankan, belanja untuk peningkatan kualitas SDM menjadi penting untuk menghasilkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, seperti penurunan stunting, kemiskinan, hingga kualitas pendidikan yang lebih baik.

"Membaca neraca negara tidak sama dengan membaca neraca perusahaan," kata dia.