Dana Bansos Era Jokowi Hampir Rp 500 T, Tertinggi dalam Sejarah
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) makin gencar menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada tahun ini. Sehingga alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat 12,02% yoy dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 443,5 triliun.
Besarnya angka ini tidak beda jauh dengan realisasi 2020 sebesar Rp 498 triliun karena untuk meredam dampak Covid-19. Namun seiring pemulihan ekonomi, dana perlinsos mulai susut pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun.
Memasuki tahun politik, anggaran perlinsos kembali naik. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) yang merogoh kocek Rp 11,25 triliun.
Alokasi anggaran itu disiapkan untuk BLT periode Januari, Februari dan Maret 2024. Sehingga jika dihitung dengan tambahan dana BLT pangan tersebut, maka anggaran perlinsos tahun ini kemungkinan akan naik menjadi Rp 508,05 triliun.
Bahkan berpotensi cetak rekor tertinggi dalam sejarah. Karena, Jokowi masih berkeinginan memperpanjang program BLT hingga Juni 2024. Sehingga Kemenkeu harus rela korbankan pos anggaran lain demi memuluskan bansos ini.
Otak Atik APBN Demi Bansos
Pemerintah pun berencana mengotak-atik APBN guna memuluskan rencana program BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sebab, program yang menyasar 18,8 juta KPM ini menghabiskan dana Rp 11,25 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengakui, untuk memenuhi anggaran bansos tersebut diperlukan adanya perubahan pos anggaran APBN. Dengan demikian, terdapat pergeseran atau relokasi anggaran sesuai kebutuhan anggaran belanja yang sifatnya tidak produktif.
"Memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Tentunya, kita akan cairkan [anggarannya]," kata Febrio dikutip dari Kompas.com, Rabu (31/1).
Febrio menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, APBN didesain sebagai peredam gejolak ekonomi atau shock absorber. Hal ini bertujuan untuk menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan serta energi global.
Dengan kata lain, APBN bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang sudah ada maupun yang sifatnya mendadak. "Tentunya kita akan carikan dan APBN akan tetap bisa fleksibel. Tentunya ini bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN menjadi lebih fleksibel," kata Febrio.
