Prabowo Akan Atur Subsidi Energi Agar Tepat Sasaran dan Menghemat APBN

Pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana untuk mengevaluasi pemberian subsidi energi ke masyarakat agar lebih tepat sasaran. Dengan begitu, dapat menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno Eddy setelah beredar kabar bahwa pemerintahan Prabowo akan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis.

Eddy menekankan, bahwa Prabowo akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu, agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin dan usaha mikro kecil menengan (UMKM).

"Yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran,” ujar Eddy dalam keterangan resmi, dikutip Senin (19/2).

Eddy menjelaskan, bahwa 80% alokasi subsidi energi pada 2023 dan 2024 justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya seperti masyarakat yang mampu dan juga industri. Ia mengatakan pada 2023, subsidi untuk Petralite dan LPG sebesar Rp 500 triliun dan Rp 350 triiun pada 2024.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya,” ujarnya.

Eddy menjelaskan, dengan subsidi yang lebih tepat sasaran maka bisa menghemat APBN dan selanjutnya dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan program lain yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat.

Merespons hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait realokasi anggaran subsidi energi. “Ya itu kan nanti, kami serahkan kebijakan kepada pemerintah,” ujarnya saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/2).

Diberitakan sebelumnya, Eddy menyampaikan, bahwa pemerintahan Prabowo mempertimbangkan untuk menyesuaikan subsidi energi pada dua hingga tiga bulan ke depan setelah Prabowo mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang.

Edy menyebut, sekitar 80% dari Rp 350 triliun atau sekitar Rp 280 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah, digunakan untuk subsidi solar dan LPG 3 kg. Namun dari subsidi tersebut, ada yang tidak tepat sasaran karena mengalir ke masyarakat kelas menengah hingga atas.

"Jadi, kami akan menyesuaikan subsidi energi dengan jumlah subsidi yang ada. Tapi mungkin ini tidak akan terjadi dengan sangat cepat," kata Edy dalam interview dengan Bloomberg TV dikutip Jumat (16/2).