Integrasi NIK dengan NPWP Capai 84,02% hingga Februari 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan integrasi atau pemadanan NIK dengan NPWP terus meningkat. Tercatat pemadanan NIK - NPWP telah mencapai 84,02% sampai 28 Februari 2024.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, 84,02% tersebut setara dengan 61,51 juta dari total yang harus dipadankan 73,2 juta orang.
“Sampai hari ini, pemadanan NIK - NPWP sudah 61.516.178 atau 84,02% dari total yang harus dipadankan sebanyak 73,2 juta,” kata Dwi dikutip dari Antara, Kamis (29/2).
Dengan demikian, sisa NIK yang perlu dipandankan dengan NPWP sebanyak 11,69 juta. Namun terdapat NIK yang tidak perlu dipadankan dengan NPWP, lantaran terdapat wajib pajak (WP) yang telah meninggal dunia, NPWP tidak aktif, atau sudah tidak tinggal di Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengimbau kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi untuk segera melakukan pemadanan NIK dengan NPWP agar data wajib pajak tercatat sebagai indikator saat implementasi core tax administration system (CTAS) nanti.
“Kami juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk melakukan pemadanan dari sisa 12,3 juta yang saat ini belum dipadankan betul,” ujar dia saat konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Kamis (22/2).
Sementara pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri dapat dilakukan wajib pajak secara daring melalui laman pajak.go.id, serta terdapat pula layanan virtual untuk memberikan asistensi jika terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemadanan data dan informasi.
