Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 75,5 Triliun pada April 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp 75,7 triliun pada April 2024. “APBN masih dalam kondisi surplus sebesar Rp 75,7 triliun. Nilai ini [setara] 0,33% terhadap produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (27/5).

Nilai surplus diperoleh dari jumlah pendapatan negara yang lebih tinggi daripada belanja negara. Pendapatan negara tercatat Rp 924,9 triliun, atau setara dengan 33% dari target APBN Rp 2.802,3 triliun.

Namun kinerja pendapatan negara terkontraksi 7,6% secara tahunan atau year on year (yoy) jika dibandingkan April 2023. “Memang tahun lalu kita mengalami keuntungan dari harga komoditas yang meningkat,” ujar Sri Mulyani.

Berbeda dengan pendapatan negara yang terkontraksi, kinerja belanja negara justru mengalami peningkatan 10,9% yoy pada April 2024. Realisasi belanja negara mencapai Rp 849,2 triliun, atau setara 25,5% dari pagu APBN sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Walau belanja negara naik, surplus keseimbangan primer masih terjaga dengan nilai Rp 237,1 triliun pada April 2024. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Surplus keseimbangan primer mengindikasikan bahwa penerimaan negara cukup memadai untuk membiayai belanja negara sekaligus membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang pemerintah. 

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp 591,7 triliun pada April 2024. Nilai itu setara dengan 24% dari pagu APBN dan tumbuh 13,2% secara yoy. "Kenaikan belanja pemerintah untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan akan ternormalisasi pada kuartal kedua 2024," kata Sri Mulyani.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp 304,2 triliun atau 27,9% dari pagu. Belanja pegawai mencapai Rp 96,2 triliun, naik 19,5% yoy karena untuk membayar THR ASN/TNI/Polri sebesar Rp 16,4 triliun dan kenaikan gaji ASN/TNI/Polri senilai Rp 79,8 triliun.

Sedangkan belanja barang terealisasi Rp 109,8 triliun atau naik 30,3% yoy. Belanja tersebut untuk kebutuhan KPU sebesar Rp 19,8 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 11,3 triliun, Polri Rp 9,5 triliun, Kementerian Agama Rp 7,9 triliun dan Kementerian PUPR Rp 7,3 triliun.

Sementara belanja modal mencapai Rp 42,8 triliun atau naik 19,2% yoy untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp13,9 triliun; peralatan dan mesin Rp21,8 triliun; serta gedung dan bangunan sebesar Rp5,1 triliun.

Belanja Bansos Rp 55,5 Triliun

Kemudian belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 55,5 triliun, terkontraksi 2,9% pada April 2024. Penurunan belanja bansos disebabkan penyaluran program keluarga harapan (PKH) tahap II 2024 yang belum sepenuhnya tersalurkan.

Belanja bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial mencapai Rp 27,7 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 15,4 triliun, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp 10,7 triliun, Kementerian Agama Rp1,6 triliun, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp 64,6 miliar.

Sementara belanja non-K/L sebesar Rp287,6 triliun atau 20,9% dari pagu. Salah satunya digunakan untuk manfaat pensiun sebesar Rp 68 triliun. Sedangkan belanja non-K/L untuk subsidi Rp 51,8 triliun, seperti subsidi energi Rp42,4 triliun dan subsidi nonenergi Rp 9,4 triliun.