BPS Minta Anggaran Rp 4,6 T di 2025, Ada Untuk Pembentukan Komite OECD
Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 4,609 triliun untuk menjalankan program dukungan manajemen (76,51%) dan program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (23,49%).
“Kalau dilihat per program, untuk program penyediaan dan pelayanan informasi statistik besarannya adalah Rp 1,08 miliar, sementara untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 3,52 miliar,” ucap Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (13/6).
Ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas selama tahun 2025, seperti memastikan ketersediaan statistik untuk asumsi makro, sasaran pembangunan, serta indikator pembangunan.
Berbagai data yang dibutuhkan untuk ketiga hal tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, Indeks Modal Manusia, Indeks Pembangunan Manusia, Nilai Tukar Petani (NTP), serta Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Prioritas selanjutnya adalah pelaksanaan berbagai kegiatan statistik penting yang harus dilaksanakan BPS karena diperlukan oleh para pemangku kepentingan, seperti data Potensi Desa (Podes), data Industri Besar Sedang (IBS), data Industri Mikro Kecil (IMK), dan sebagainya.
“Prioritas berikutnya adalah kegiatan untuk pemenuhan 45 indikator utama pembangunan yang ditetapkan dan digunakan oleh para K/L (Kementerian/Lembaga) dan stakeholder terkait dalam memantau progres pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Komite Statistik OECD
Selain itu, ia menyatakan bahwa pihaknya juga memiliki kegiatan prioritas untuk pemenuhan OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy yang merupakan komite di bawah tanggung jawab BPS.
Pihaknya juga meminta persetujuan akan tambahan anggaran kepada Komisi XI DPR untuk tahun 2025. Tambahan anggaran tersebut untuk merealisasikan OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Polic
Selain itu, untuk memenuhi baseline kegiatan Sensus Ekonomi 2026, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan proyek prioritas, serta memastikan ketersediaan dan keberlanjutan 45 indikator pembangunan.
“Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan statistik nasional dan penugasan-penugasan yang memang spesifik harus dilakukan pada 2025, kami mengusulkan tambahan sebesar Rp 2,24 triliun,” ujarnya.
