Pemerintah Bidik Makan Bergizi Gratis Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 0,10%
Pemerintah mengalokasikan anggaran makan bergiri gratis sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal.
“Anggaran sekitar Rp 71,0 triliun atau 0,29% dari PDB yang termasuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program makan bergizi gratis,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dikutip Senin (19/8).
Dari program tersebut, pemerintah optimistis dapat menyerap 0,82 juta pekerja. Selain itu, program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,10% pada 2025.
Pemerintah menekankan bahwa program makan bergizi gratis fokus pada UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan atau dapur umum. Mereka akan menyediakan makanan bergizi kepada peserta didik sebagai penerima manfaat.
“Program ini juga sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas SDM, serta memiliki backward and forward linkage yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM,” tulis pemerintah.
Diterapkan Secara Bertahap
Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pesantren atau pendidikan keagamaan.
“Pada tahap awal, akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah (PAUD) dan peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah di daerah kabupaten atau kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG,” tulis pemerintah.
Program ini akan diperluas secara bertahap bagi peserta didik pada jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik umum maupun keagamaan. Selain itu juga menjangkau lebih banyak wilayah kabupaten atau kota.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program ini akan dilakukan pada bulan pertama pada 2025. “Pada 2 Januari, kami langsung melaksanakan program makan bergizi. InsyaAllah terkejar,” kata Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8).
Dadan menyatakan pelaksanaan program tersebut akan dimulai pada daerah percontohan selama delapan bulan. Selanjutnya program serupa akan ditiru ke seluruh Indonesia.
“Sehingga kami akan mendapatkan kelebihan, kekurangan, termasuk struktur menu di masing-masing daerah. Hal itu akan didapatkan jika dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.
Berdampak ke Sektor Pertanian
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 disebutkan, sektor pertanian di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada tahun depan. Berbagai langkah kebijakan seperti peningkatan pemanfaatan teknologi dan dorongan terhadap komersialisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas.
“Penyediaan bahan makanan untuk memenuhi permintaan domestik akan terus menjadi fokus utama seiring dengan implementasi program baru makan bergizi gratis,” tulis pemerintah.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Adopsi program pemberian makanan bagi anak sekolah juga akan terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir.
Seperti di kawasan Afrika, program tersebut diklaim mampu memperluas kesempatan petani lokal. Selain itu juga mampu mendorong ekonomi pedesaan atau kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon.
Program MBG rencananya akan diimplementasikan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA atau sederajat di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal.
Anggaran Ketahanan Pangan
Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 124,4 triliun pada RAPBN 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan. “Ketahanan pangan menjadi perhatian dari Presiden terpilih. Kami mengalokasikan Rp 124,4 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).
Dari sisi pra-produksi, anggaran tersebut digunakan untuk bantuan alat tangkap ikan sebanyak 10 ribu unit, subsidi pupuk 8,5 hingga 9,5 juta ton, serta bantuan alat dan mesin pertanian 1.012 unit. Begitu juga untuk bantuan benih ikan 131,6 juta ekor, bantuan benih pangan 2.267 hektare, kredit usaha rakyat atau KUR pertanian, dan subsidi resi gudang.
Sementara dari sisi produksi, anggaran dialokasikan untuk program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian untuk cetak sawah 250 ribu hektare, pengembangan kawasan padi 485 ribu hektare, kawasan jagung 250 ribu hektare, bendungan 12 unit, jaringan irigasi 17 ribu hektare, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi dan asuransi pertanian 1 juta hektare.
Pada sisi distribusi, anggaran digunakan untuk kebutuhan pelabuhan logistik, jalan sepanjang 49.782 kilometer, akses jalan tol, kereta api, finalisasi lima bandara, jalan daerah, cold storage, serta jalan usaha tani.
Selanjutnya, alokasi anggaran untuk pemasaran digunakan untuk cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah di 39 lokasi, revitalisasi pasar rakyat, serta KUR UMKM.
Sementara dari sisi konsumen, anggaran ketahanan pangan bakal digunakan untuk program makan bergizi gratis. Begitu juga penggunaannya untuk program kartu sembako dan pemberian makan tambahan balita berisiko stunting.
