Kemensos Dorong Penyaluran Bansos Tepat Waktu Demi Kerek Daya Beli di 2025

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat tepat waktu guna menjaga daya beli masyarakat pada tahun 2025.

“Kalau penyerapan tepat waktu, itu sudah sangat membantu daya beli masyarakat, apalagi kalau kami bisa salurkan lebih cepat akan sangat membantu,” kata Mensos usai konferensi pers di Gedung Kemensos Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa (24/12).

Pihaknya juga berupaya untuk mengawal dan menjaga penyaluran bansos tepat waktu, dan siap melakukan penyesuaian, khususnya terkait penambahan jumlah penerima bansos yang mengikuti data terbaru.

Salah satunya, dengan mengusulkan penambahan cakupan bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) agar diperuntukkan untuk membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini rekomendasi penerimaan diberikan oleh Kemensos kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kami akan lapor nanti ke presiden, di antaranya ada keinginan bansos yang untuk pangan nontunai bisa digunakan untuk membayar iuran PBI. Itu banyak aspirasi gitu. Ini nanti kami coba akan lapor, kemudian juga kami akan koordinasi kepada Menteri Kesehatan apa boleh,” kata dia.

Ia menjelaskan iuran BPJS PBI untuk satu orang sebesar Rp 42 ribu setiap bulan. Bila rata-rata satu keluarga terdiri atas empat orang, lanjutnya, berarti iuran BPJS PBI yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 168 ribu. Nominal ini masih masuk dalam paket BPNT yang disalurkan oleh Kemensos sebesar Rp 200 ribu setiap bulan.

Bansos Tambahan Masih Dalam Pembahasan

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan mengatakan program reguler bansos Kemensos akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan.

“Hingga saat ini bansos tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” kata Andy, Senin (23/12).

Ia menyebutkan beragam program bansos reguler yang akan digelontorkan Kemensos di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan pada akhir triwulan I dipercepat pada awal tahun 2025.

Selain itu, bantuan pangan nontunai atau sembako untuk 18,8 juta KPM juga akan disalurkan setiap bulan, dan segera digelontorkan di awal tahun 2025.

Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia.

Khusus bantuan makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia akan menggandeng kelompok masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal.

Di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini, sebanyak 270.000 anak-anak yatim piatu juga akan diberikan santunan setiap bulannya.

Selain bantuan sosial, penerapan PPN 12% juga akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi PKH graduasi, yakni KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.

“Target dari Gus Menteri (Mensos Saifullah Yusuf) graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM,” ujar Andy.

Program-program Kemensos tersebut akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Andy berharap program Kementerian Sosial menjadi langkah strategis untuk mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan.