Prabowo Setujui Program Bansos Beras 10 Kg hingga Enam Bulan di 2025
Membuat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto menyetujui program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama enam bulan pada 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari dan Februari sudah dijadwalkan, sedangkan empat bulan lainnya akan disesuaikan," kata Arief dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (1/1).
Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang digelar pada Senin (30/12), di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengusulkan penambahan alokasi bantuan untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan di hulu dan hilir.
Pemerintah bersama Bulog akan mendistribusikan total 960 ribu ton beras kepada penerima manfaat, termasuk kelompok desil 1 dan 2, perempuan kepala keluarga miskin, serta lansia tunggal.
Adapun data penerima bantuan akan didasarkan pada Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
"Rinciannya terdiri atas 15,6 juta penerima bantuan manfaat untuk desil 1 dan 2, serta 400 ribu penerima perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal," ujarnya.
Miliki Andil Turunkan Kemiskinan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program bantuan pangan beras memiliki peran signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 25,22 juta, dibandingkan 25,90 juta pada Maret 2023.
Selain itu, bantuan ini juga membantu pengendalian inflasi beras. Misalnya, selama 2023, bantuan pangan beras berhasil menekan inflasi beras dari 5,63% pada September menjadi 0,48% di Desember. Tren serupa terlihat pada 2024, di mana inflasi beras turun dari 5,32% pada Februari menjadi 0,94% pada Juli.
Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional.
