Sri Mulyani Respons Soal BGN Butuh Rp 100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis
Membuat ringkasan dengan AI
Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tambahan anggaran ini diperlukan untuk mencapai target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang hingga akhir 2025.
Namun, pemerintah saat ini berencana memangkas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui efisiensi alokasi belanja kementerian dan lembaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dapat memastikan apakah dana hasil efisiensi APBN akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran MBG.
“Nanti kita lihat, seperti disampaikan oleh pimpinan BGN, berapa jumlah titik-titik pelayanannya yang akan meningkat,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1).
Sri Mulyani menyatakan pihaknya masih menunggu rincian rencana peningkatan penerima manfaat dari BGN. Menurutnya, tambahan anggaran ini berpotensi meningkatkan kompleksitas pengelolaan anggaran yang ada.
“Ini tugas yang begitu besar dan rumit memang perlu dibantu oleh banyak pihak, dan kami semua sedang berusaha untuk memperkuatnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut bahwa BGN sebagai instansi baru masih memerlukan penguatan kelembagaan untuk menangani tugas yang berat ini. Pemahaman yang lebih mendalam terkait kebutuhan anggaran tambahan juga diperlukan sebelum keputusan diambil.
Usul Tambah Anggaran Rp 100 Triliun
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).
“Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta orang,” kata Dadan usai rapat terbatas.
Dadan menjelaskan, anggaran BGN saat ini sebesar Rp 71 triliun hanya mampu menjangkau sekitar 17,5 juta penerima hingga September 2025. Oleh karena itu, tambahan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai target penerima manfaat yang telah ditetapkan.
“Tambahan ini bertujuan agar seluruh target penerima manfaat dapat terlayani hingga akhir 2025,” ujarnya.
