Danantara Dinilai Belum Tentu Bikin APBN Surplus, Hanya Ringankan Beban

Ringkasan
- Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dapat berdampak positif pada APBN jika efektif mendukung program pemerintah dengan dana dividen BUMN.
- Meski Investasi Danantara membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampaknya, dalam jangka menengah dan panjang dapat membantu memperkecil defisit APBN.
- Namun, suntikan dana APBN ke Danantara dapat mengurangi penerimaan negara dari dividen BUMN dan menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak untuk investasi yang tidak transparan karena tidak diawasi langsung oleh BPK dan KPK.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) hari ini, Senin (24/2). Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan badan tersebut belum tentu bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN surplus.
Apabila Danantara mengelola dana dividen BUMN untuk mendukung program-program pemerintah secara efektif, maka kehadirannya berdampak positif terhadap APBN. Misalnya, ia mencontohkan, program pangan yang biasanya memerlukan anggaran Rp 10 triliun dari APBN, kini dibiayai oleh Danantara.
Namun, perubahan dari defisit ke surplus tidak bisa dalam waktu yang singkat. "Saya kira masih menunggu bagaimana pengelolaan Danantara di kemudian hari," kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (24/2).
Danantara perlu dipastikan dapat mendukung program-program dengan dana besar yang biasanya dialokasikan dalam APBN. Selain itu, pemerintah perlu mengelola pengeluaran lainnya dengan lebih efisien. Semua langkah tersebut bisa membuka kemungkinan defisit APBN berkurang.
“Tapi ini sekali lagi dengan catatan bergantung pada kinerja ekonomi secara keseluruhan dan efektivitas pengelolaan Danantara,” kata Yusuf.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan dampak yang dirasakan dari investasi Danantara baru akan terasa dalam jangka menengah dan panjang. Sebab, hasil investasi tidak dalam jangka pendek.
“Ketika sudah stabil, mungkin bisa membuat APBN lebih sehat,” kata Huda.
Meski begitu, Huda tidak melihat ada potensi Danantara bisa membuat APBN surplus. Sebab saat ini Danantara masih mengandalkan suntikan APBN melalui pergeseran dividen BUMN.
Penerimaan Negara akan Berkurang
Yang justru menjadi sorotannya adalah dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak lagi masuk ke APBN. Kondisi ini dapat membuat penerimaan negara berkurang.
"Jika dividen BUMN yang biasanya menjadi salah satu sumber PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kini dikelola oleh Danantara, maka targetnya harus disesuaikan,” ujar Yusuf.
Pemerintah harus memiliki opsi lain dengan mencari sumber penerimaan berbeda untuk hilangnya dividen. “Jika penerimaan negara dari PNBP berkurang signifikan tanpa sumber pengganti yang memadai, setorannya tentu akan berkurang terutama dalam jangka pendek,” ujar Yusuf.
Kekhawatiran Penggunaan Uang Pajak
Prabowo mengatakan Danantara akan mendapatkan suntikan dana dari hasil pemangkasan anggaran. Dalam 100 hari pemerintahannya, dia mengklaim telah menghemat Rp 300 triliun.
Salah satu tujuan penghematan itu agar Danantara bisa mendapatkan porsi anggaran. "Dana ini akan dialokasikan untuk dikelola Danantara, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional kita," kata Prabowo.
Huda mengatakan langkah menyuntikkan Danantara melalui duit APBN menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi. Terlebih, Danantara memiliki imunitas karena tidak bisa diperiksa secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada kementerian dan lembaga harus diperiksa oleh BPK dan KPK,” ujar Huda.