Menko Airlangga: AS Tunggu Proposal RI Terkait Negosiasi Tarif Impor
Ringkasan
- Transformasi digital oleh BPJS Kesehatan meningkatkan efisiensi administratif dan memberikan dampak positif pada pelayanan kesehatan, dengan inovasi berorientasi pada customer journey melalui aplikasi Mobile JKN yang merangkum seluruh proses layanan untuk peserta.
- Aplikasi Mobile JKN mengintegrasikan fitur baru seperti telekonsultasi, skrining kesehatan mandiri, dan pendaftaran program cicilan iuran (REHAB), serta menyediakan informasi fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, dan jadwal operasi untuk transparansi informasi layanan.
- BPJS Kesehatan mengembangkan layanan administrasi digital seperti Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk interoperabilitas data, seperti menggunakan KTP/NIK untuk verifikasi identitas peserta, serta memiliki divisi khusus untuk inovasi sebagai bagian dari indikator kinerja utamanya.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) untuk merespons kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Menurut Airlangga, saat ini pihak USTR tengah menunggu proposal negosiasi konkret dari Indonesia terkait penetapan tarif impor sebesar 32%.
"Kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat. USTR juga menunggu proposal konkret dari Indonesia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4).
Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan segera memulai proses negosiasi dengan pemerintah AS.
"Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini, kita akan memberi masukan kepada Amerika. Untuk kita bisa memberikan respon dan harapan," ucapnya.
Airlangga juga memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN tengah mempersiapkan langkah bersama untuk menghadapi kebijakan tarif AS, baik melalui negosiasi maupun kemungkinan retaliasi atau tarif balasan.
Menurutnya, Indonesia akan mendorong terciptanya kesepakatan bersama dengan negara-negara ASEAN guna menyatukan posisi yang akan disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat.
"ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi. Tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade and investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement)," katanya.
Ia menambahkan bahwa perjanjian TIFA yang telah ditandatangani secara bilateral sejak 1996 perlu diperbarui karena banyak isu yang sudah tidak relevan. Oleh karena itu, Indonesia akan mendorong agar berbagai kebijakan baru bisa dimasukkan dalam kerangka TIFA yang diperbarui.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
