Catatan Akhir Tahun 2020 ICW: Kinerja Pemerintah Masih Mengecewakan

ICW menilai kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi dan menelurkan kebijakan masih mengecewakan dan penuh kontroversi.
Image title
30 Desember 2020, 20:38
icw, kinerja pemerintaj, catatan akhir tahun icw
Laily Rachev|Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo melantik menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Rabu (23/12/2020).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi dan menentukan kebijakan sepanjang 2020 masih belum mengecewakan. Bahkan tahun ini publik dibuat resah dengan beberapa produk hukum yang diterbitkan pemerintah.

Menurut peneliti ICW Egi Primayoga menjelaskan beberapa produk hukum tersebut di antaranya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, UU mineral dan batu bara (minerba), UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja.

Menurut Egi produk-produk hukum ini mempermudah elit politik dan bisnis untuk membajak proyek-proyek negara tanpa ditindak secara hukum.

“Perppu (No 1/2020) ini juga memberi keuntungan bagi pengusaha. Terdapat pasal penurunan pajak korporasi dari yang awalnya 25% menjadi 22%,” kata Egi dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi ICW, Rabu (30/12).

Advertisement

Kemudian pada revisi UU Minerba yang sudah disahkan, perusahaan pertambangan mendapat jaminan perpanjangan izin, untuk mengeksploitasi sumberdaya mineral dan batubara, serta tidak diharuskan untuk berhadapan dengan BUMN apabila hendak memperpanjang izinnya.

Jika merujuk UU minerba sebelumnya, izin-izin yang habis masanya diproritaskan untuk dikelola oleh BUMN maupun BUMD. "Karena itu, negara memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Tapi, pasca revisi, kesempatan itu jadi raib,” ujarnya.

Egi pun menyoroti UU lainnya, yakni revisi UU MK yang menurutnya bermasalah dan sarat akan konflik kepentingan. Pasalnya saat UU ini disahkan pada 1 September 2020, MK sedang menyidangkan dua produk hukum yang diusulkan oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni uji formil UU KPK dan uji materi Perppu 1/2020.

“Pengaturan mengenai batas waktu usia hakim MK yang lebih panjang, diduga agar tidak mengubah konfigurasi hakim MK yang dapat menguntungkan pemerintah, atau DPR,” kata dia.

Kemudian, pada tanggal 5 Oktober DPR mengesahkan UU Omnibus Law Ciptaker. ICW memiliki sejumlah catatan terkait beleid ini, seperti pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha, proses pembahasan yang cacat prosedur, ancaman terhadap desentralisasi, dugaan konflik kepentingan, hingga masalah asimetris informasi.

AKSI BURUH TOLAK UU CIPTA KERJA
AKSI BURUH TOLAK UU CIPTA KERJA (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

 

Dia menilai seluruh proses pembahasan produk hukum itu, dilakukan secara cepat dan terburu-buru. Ia juga menilai pengesahan UU ini juga memanfaatkan kondisi Covid-19, sehingga pengawasan publik menjadi lemah.

Dari perspektif tersebut dia menilai pengesahan produk hukum ini, merupakan bentuk konsolidasi elit politik dan bisnis yang semakin kuat mencengkram demokrasi.

Selain itu masih kebijakan lain yang menimbulkan kontroversi, yakni program kartu pra kerja yang diluncurkan pada Maret 2020. ICW menilai, program ini tidak efektif dan efisien karena banyak materi pelatihan telah tersedia secara gratis di platform digital.

“Program boros ini juga terkesan dipaksakan, karena dilakukan ditengah wabah corona. Anggaran yang dikucurkan pun mencapai Rp 20 triliun,” ujar dia.

Kepercayaan Publik Terhadap Penanganan Korupsi Turun

Sementara itu menurut peneliti ICW lainnya, Kurnia Ramadhana, kepercayaan publik terhadap kinerja penegakkan hukum sepanjang tahun ini juga turun, terutama terhadap penanganan korupsi.

Kinerja kepolisian, kejaksaan agung dan KPK menjadi sorotan, salah satunya karena kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ini lantaran alih-alih mengungkap kasus tersebut, kepolisian malah menciptakan kegaduhan.

“Mulai dari dugaan menghilangkan barang bukti, intervensi saksi, hingga menyediakan pendampingan hukum pada dua terdakwa. Jadi wajar publik mempertanyakan kinerja polisi saat mengusut kasus tersebut,” kata dia.

Kejaksaan Agung pun memiliki problematika yang serupa. Di satu sisi, kejaksaan telah berhasil mengungkap perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,8 triliun.

Namun di sisi lain, kejaksaan dinilai gagal dalam mengusut kasus buronnya tersangka korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, yang melibatkan oknum jaksanya sendiri yakni jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Selama proses penyidikan maupun penuntutan perkara, pemerimaan suap dari buronan Joko Tjandra, terlihat ada upaya dari kejasaan untuk menutup-nutupi keterlibatan pihak lain,” kata dia.

Padahal sepanjang semester I, ICW menilai kinerja penindakan kasus korupsi di Indonesia rendah. KPK memiliki kinerja paling rendah dibandingkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. KPK hanya melakukan penindakan terhadap enam kasus dengan 38 tersangka.

Sementara, Kejaksaan Agung telah menindak 91 kasus korupsi dengan 198 tersangka selama semester I/2020. Adapun Kepolisian telah menindak 72 kasus korupsi dengan 156 tersangka sejak Januari-Juni 2020.

Reporter: Annisa Rizky Fadila
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait