Peluang Dongkrak Penerimaan Negara dari Perpanjangan Bea Masuk BOPET

Pemerintah memperpanjang pengenaan bea masuk anti dumping impor produk BOPET demi lindungi industri dalam negeri sekaligus bisa mendorong penerimaan negara.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
11 Februari 2021, 18:00
bea masuk anti dumping, impor bopet, bea masuk
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Pemerintah memperpanjang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari India, Tiongkok, dan Thailand. Keputusan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Perpanjangan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2021 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2 Februari 2021.

Pengamat Pajak Institute For Development of Economics and Finance Nailul Huda mengatakan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping bertujuan melindungi produsen dalam negeri sehingga bisa bersaing di pasar domestik.

"Namun memang ada celah di mana ketentuan ini bisa mengerek penerimaan negara, terutama jika melihat impor BoPET dari Tiongkok yang sangat besar," kata Nailul kepada Katadata.co.id, Kamis (11/2).

Tiongkok dan Thailand, sambungnya, merupakan eksportir terbesar BOPET ke Indonesia. Bahkan impor dari kedua negara tersebut masih cukup besar meski telah dikenakan bea masuk anti dumping.

Kendati demikian, Nailul menilai bahwa pengenaan bea masuk anti dumping tersebut tidak akan terlalu signifikan dampaknya ke penerimaan negara. "Karena ini memang tujuan utamanya bukan untuk itu," ujar dia.

KADI melaporkan bahwa masuk anti dumping masih diperlukan untuk mencegah dumping terulang kembali sehingga mengakibatkan kerugian bagi industri nasional.

Pengenaan bea masuk anti dumping dikenakan pada uraian barang BOPET dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil, dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung, atau tidak dikombinasi dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex 3920.62.10 dan ex 3920.62.90.

 

Tarif bea masuk anti dumping BoPET untuk ketiga negara tersebut berbeda-beda meski masih sama dari ketentuan sebelumnya. Untuk eksportir dari India yakni SRF Limited ditetapkan 8,5%, Vacmet India Limited 4%, Jindal Poly Films Limited 6,8%, Ester Industries Limited 4,5% dan perusahaan lainnya 8,5%.

Sementara untuk Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd dan perusahaan lainnya dari Tiongkok dikenakan masing-masing 2,6% dan 10,6%. Sedangkan perusahaan dari Thailand seperti SRF Industries Limited 5,4%, Polyplex Public Company Limited 2,2%, A.J Plast Public Company Limited 7,1%, serta perusahaan lainnya 7,1%.

Besaran bea masuk anti dumping berlaku sepenuhnya terhadap impor BOPET yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Selain itu, terhadap impor BOPET yang tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Sementara itu, terhadap pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau KEK.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Video Pilihan

Artikel Terkait