Generasi Muda Desak RI Manfaatkan Presidensi G20 Pimpin Aksi Iklim
Para generasi muda mendesak agar Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam urusan mengatasi perubahan iklim secara konkrit melalui gelaran Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang akan berlangsung pada tahun depan.
Project Officer Keadaan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional Abdul Ghofar menilai COP26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu belum cukup serius membahas penanganan krisis iklim global.
Menurut dia pemimpin dunia pada gelaran tersebut hanya menyampaikan pencitraan semata, seperti prestasi apa yang sudah dilakukan dan bantuan apa yang sudah diberikan. Termasuk apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.
"Dia menyinggung deforestasi berkurang, restorasi mangrove sudah dimulai. Sayangnya tidak disinggung krisis iklim di Indonesia," kata dia dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Kamis (16/12).
Padahal dia berharap, Indonesia menjadi pemimpin dengan menyampaikan kondisi dan situasi yang terjadi sesungguhnya. Mewakili kepentingan negara-negara kepulauan dan negara pulau kecil yang terdampak secara nyata atas adanya perubahan iklim.
"Tetapi harapan di awal, penyelenggaraan di COP26 tidak muncul. Jadi urgensi kenapa negara negara maju sebagai penyumbang emisi utama harus segera memberikan bantuan atas dampak yang mereka timbulkan tidak muncul," katanya.
Oleh sebab itu, ditunjuknya Indonesia sebagai presidensi KTT G20 sebenarnya menjadi kesempatan besar untuk menyuarakan krisis iklim yang sebelumnya tidak dibahas pada gelaran COP26.
"G20 ini top emitters, 75% emisi dihasilkan dari negara negara G20, 19 negara dengan ekonomi terbesar plus 1 Uni Eropa dengan 27 anggota," katanya.
Sehingga ketika Indonesia ingin menunjukkan komitmen serius dalam menangani krisis iklim, maka moment G20 harus diambil dengan cara mengajak dan mendorong negara G20 turut terlibat secara nyata dalam mengatasi isu ini. Mengingat, semua pembahasan COP bermula pada pembahasan G20 beberapa tahun terakhir.
"Jadi ketika terjadi pertemuan di Indonesia hasil-hasil positif yang ambisius akan berdampak pada penyelenggaraan COP selanjutnya," katanya.
Perwakilan dari organisasi Jeda Untuk Iklim, Rafaela Xaviera menilai krisis iklim akan melanda dan berdampak pada dunia tanpa melihat batasan negara, status sosial, tua maupun muda. Selain bencana, krisis iklim juga akan berdampak pada sektor pertanian.
Sementara, sebagai negara agraris dan memiliki penduduk yang cukup besar, maka sektor pertanian memegang peranan penting bagi Indonesia . Jika krisis iklim mengancam sistem pangan republik ini, tentu saja hal tersebut akan berdampak pada pengurangan sumber pangan jutaan orang di Indonesia.
Pasalnya, berdasarkan penelitian, 1,5 derajat celcius berpotensi menurunkan produktivitas hingga 10% tanaman pangan. Sehingga kondisi ini akan mengancam sumber daya pangan di masa depan dan dapat menimbulkan adanya konflik sosial.
"Sebagai generasi muda siapa sih yang ingin untuk tinggal bumi di dunia apa apanya harus rebutan. Yang paling dasar makanan dan air," kata dia
Menurut Rafaela, generasi muda di Indonesia sebenarnya sudah memberikan perhatian lebih mengenai bahaya dari krisis iklim. Ini tercermin dari hasil survei Yayasan Indonesia Cerah pada 2021 di mana 82% dari 4.000 lebih responden muda sudah mengetahui atas bahaya dari krisis iklim dan khawatir akan kerusakan lingkungan.
Karena itu, dia berharap melalui G20 Indonesia dapat berhasil mengajak negara negara G20 lebih serius lagi. Khususnya dalam mengatasi perubahan iklim, terutama dalam kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. "Kita gak bisa sekedar pembangunan-pembangunan tetapi tetap deforestasi," katanya.
