Ekonom Dukung Harga BBM Pertalite Tetap dalam Jangka Pendek, Mengapa?
Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM jenis Pertalite di tengah gejolak harga minyak dunia dinilai realistis dan tepat dalam jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian kebijakan ini tidak tepat jika diterapkan dalam jangka panjang.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa kebijakan penetapan harga BBM harus dilihat dari latar belakang di mana pemerintah berupaya melindungi daya beli masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid-19.
Dengan demikian, menjaga inflasi domestik tetap rendah, agar daya beli masyarakat terjaga, menjadi salah satu tujuan dari pemerintah dalam menjaga harga BBM Pertalite.
“Kami menilai, dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli, namun tidak untuk kebijakan yang bersifat jangka panjang dan setiap tahun harus terus disubsidi,” ujar Joshua, Jumat (11/3).
Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa harga Pertalite tidak naik, tetap dijaga di Rp 7.650 per liter kendati angka keekonomian BBM dengan kadar oktan (research octane number/RON) 90 itu mencapai Rp 11.000-an per liter.
Jika dibandingkan dengan badan usaha swasta lain yang beroperasi di Indonesia, harga Pertalite masih paling murah karena pesaing menetapkan banderol rata-rata di atas Rp 10.000 per liter.
Menurut Josua, kebijakan subsidi BBM yang dilakukan setiap tahun menjadi kontraproduktif terhadap anggaran, mengingat subsidi BBM merupakan kegiatan konsumtif dan subsidi tersebut cenderung tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan menengah ke bawah.
Selain itu, disparitas harga yang tinggi berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan tindakan menyalahgunakan subsidi seperti menjual ke industri, penyelundupan, dan sebagainya.
Josua menambahkan ada dua justifikasi dari pemberian subsidi BBM jenis Pertalite dalam jangka pendek saat ini. Pertama, dengan kondisi pandemi Covid-19 banyak masyarakat rentan miskin dan menengah ke bawah yang semakin memburuk kondisi ekonominya di tengah pandemi ini.
Kelompok ini cenderung minim mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, mempertahankan daya beli kelompok ini menjadi penting agar pemulihan ekonomi terjaga.
“Akan tetapi, apabila perekonomian kembali ke level normalnya, pemerintah dapat kembali menyesuaikan kebijakan subsidi BBM ini,” katanya.
