Badan Pungutan Ekspor Batu Bara Dibentuk Juni, di Bawah Menteri Luhut
Pemerintah akan segera membentuk entitas khusus batu bara sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan polemik pemenuhan kebutuhan domestik secara jangka panjang. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan lembaga khusus ini akan dibentuk pada Juni 2022 dengan koordinasi langsung di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Entitas khusus ini tetap dalam progres untuk bisa dilembagakan dan targetnya bulan Juni," kata Menteri Arifin dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Kamis (14/4).
Pembentukan entitas khusus batu bara akan melibatkan asosiasi pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh anggotanya. Nantinya ada beberapa skema program yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut.
"Pada intinya adalah nanti penugasan itu diberikan kepada beberapa penambang besar. Selisih harganya itu akan ditanggung melalui iuran, jumlah iurannya tergantung kapasitas dan spesifikasi perusahaan," kata Arifin.
Pemerintah membentuk entitas khusus batu bara untuk menaungi batu bara di dalam negeri. Lembaga itu nantinya bertugas memungut iuran untuk menutup selisih harga batu bara di pasaran dengan harga domestic market obligations atau DMO US$ 70 per ton. Pemenuhan DMO batu bara secara volume maupun pendapatan akan dilakukan dengan skema gotong royong.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan pembentukan entitas khusus batu bara merupakan keputusan politik hasil dari rekomendasi Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM.
Menurutnya, lembaga itu menjadi solusi jangka panjang untuk menyelesaikan DMO termasuk tambahan kewajiban berupa domestic price obligation (DPO) yang kini lantas menimbulkan berbagai macam argumentasi.
