Menko Luhut Minta Pemda Sosialisasikan Rencana Kenaikan Harga BBM
Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar makin jelas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengarahan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segara mensosialisasikan kemungkinan kenaikan harga BBM.
"Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, untuk ikut menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (30/8).
Dalam paparannya, Luhut mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantalan sosial untuk antisipasi kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung tunai sejumlah Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah bagi 16 juta pekerja. Pemerintah juga menyiapkan dana senilai Rp 2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi ojek, angkutan umum dan nelayan.
Kebijakan ini bakal dieksekusi oleh masing-masing pemerintah daerah. Dana tersebut diperoleh dari anggaran daerah yang dipangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
"Ini memang gak ada pilihan, di seluruh dunia sepert ini. Sekarang ini sudah subsidi energi Rp 502 triliun. Subsidi ini bisa dikurangi dan dialihkan kepada kegiatan lain, itu akan lebih bagus," sambungnya. "Pemerintah telah menyiapkan antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM. Semua jalan dan dananya ada."
Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Abdurahman Wahid itu menambahkan, ke depan pemerintah akan secara bertahap serius menggarap pengembangan kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif Biodiesel B40.
Langkah ini diharap bisa mengurangi secara signifikan penggunaan energi fosil dan mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dan turunannya yang mencapai 750 ribu barel per hari. Ketergantungan impor ini akan bermasalah ke depan.
"Saya minta Pemda, TNI-Polri bisa sama-sama bekerja seperti kita menangani Pandemi Covid-19 kemarin itu," tukas Luhut.
