Konsumsi Listrik Diramal Naik 6 TWh, PLN Butuh 161 Juta Ton Batu Bara

PLN memperikrakan konsumsi listrik pada 2023 akan bertambah sebesar 6 TWh, sehingga dibutuhkan 161,2 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik.
Muhamad Fajar Riyandanu
19 Desember 2022, 20:17
batu bara, pln, listrik, pembangkit listrik, pltu,
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.
Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (29/11/2022).

PLN memproyeksikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik pada 2023 mencapai 161,2 juta ton. Besaran ini untuk alokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN sebesar 83 juta ton dan PLTU milik swasta atau Independent Power Producer (IPP) sebesar 78,2 juta ton.

Direktur Pengembangan PLN Batu Bara, Eko Yuniarto, menjelaskan bahwa besaran angka tersebut sudah memperhitungkan variabel stok batu bara minimum hari operasi (HOP) antara 15 hingga 20 hari.

Eko menjelaskan, besaran estimasi permintaan batu bara pada tahun depan lebih tinggi dari prediksi permintaan batu bara pada tahun ini yang berada di angka 115 juta ton. Peningkatan kebutuhan batu bara untuk kebutuhan PLN pada tahun ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya yaitu asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

"Pertumbuhan penjualan tenaga listrik konsolidasi sebesar 4,23%, peningkatan tersebut dikarenakan terdapat penambahan injeksi pelanggan besar," kata Eko saat menjadi pembicara dalam Rakernas II ASPEBINDO di Hotel Dharmawangsa pada Senin (19/12).

Lebih lanjut, kata Eko, melonjaknya ramalan permintaan batu bara tahun depan disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan tenaga listrik sekitar 6 terawatthour (TWh) dari tahun 2022. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan capacity factor (CF) pada beberapa PLTU untuk tahun 2023.

Adapun CF merupakan perbandingan antara jumlah produksi listrik dengan kemampuan produksi sesuai daya mampu pada periode operasi tententu.

Sebagai gambaran, suatu pembangkit berkapasitas 100 mega watt (MW) yang beroperasi pada periode tertentu selama 1 tahun secara terus menurus dan berhasil secara konstan memproduksi 100 MW, maka PLTU itu memiliki nilai CF 100%.

"Adanya kenaikan penjualan tenaga listrik sekitar 6 TWh dari tahun 2022, jadi beberapa PLTU CF-nya meningkat untuk tahun 2023," ujar Eko.

Dalam paparannya, Eko juga menjelaskan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari 2021 hingga 2030 sebesar 61,13 giga watt (GW), yang terdiri dari 42,56 GW milik PLN, IPP 16,74 MW dan sewa 1,83 MW yang bersumber dari 179 PLTU batu bara. Diantaranya 102 milik PLN, 74 unit milik IPP dan 3 unit PLTU sewa.

Sebelumnya, PLN membutuhkan tambahan pasokan batu bara untuk pembangkitan listrik sebanyak 7,7 juta ton tahun ini akibat meningkatnya konsumsi listrik yang mencapai 5,3 terawatt jam (TWh).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa tambahan batu bara juga dibutuhkan karena PLN telah melakukan renegosiasi dengan produsen listrik swasta untuk mengurangi beban kelebihan pasokan listrik.

Renegosiasi tersebut sekaligus untuk menurunkan besaran skema take or pay yang mengharuskan PLN untuk membayar listrik secara penuh sesuai kontrak walau dalam kondisi dipakai atau tak dipakai.

"Kami membutuhkan tambahan pasokan batu bara sekitar 7,7 juta ton untuk mengatasi pertumbuhan permintaan di pembangkit kami," kata Darmawan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada Selasa (9/8).

Darmawan mengatakan, permintaan penambahan suplai batu bara ke PLN ditujukan agar tidak terjadi krisis pasokan yang pernah terjadi pada awal tahun ini.

Dia menilai, dengan disparitas harga yang lebar antara harga jual batu bara dalam kebijakan domestic market obligation (DMO) sebesar US$ 70 per ton dengan harga pasar dapat berpotensi menggangu cadangan batu bara PLN. "Kami melihat bahwa tren stok aman PLN makin turun," sambungnya.

Sejak awal tahun, Kementerian ESDM telah memberikan penugasan kepada sejumlah perusahaan batu bara untuk menyisihkan 31,8 juta ton baru bara untuk kebutuhan operasional PLN. Namun hingga bulan ini, ujar Darmawan, capaian penugasan masih berada di angka 14,3 juta ton tau 45%.

"Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kondisi yang tadinya aman bisa bergeser jadi kondisi krisis kembali," ujar Darmawan.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait