Ditargetkan Nol Emisi Karbon, PLN Diminta Tak Lanjutkan Proyek PLTU

Image title
10 Mei 2021, 19:15
pltu, pln, emisi
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Foto udara cerobong di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin di Desa Sijantang, Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, Kamis (17/10/2019).

PLN diminta untuk tidak membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) paling tidak pada 2025, terutama jika ingin menjadi perusahaan yang netral karbon pada 2050. Pasalnya untuk mencapai target tersebut, maka puncak emisi karbon harus terjadi pada 2030.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai langkah ini penting sehingga PLN tidak bisa menunggu hingga proyek 35.000 MW rampung baru fokus pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Jika masih tetap membangun PLTU, maka usia produktifnya akan lebih panjang dari 2050 dan untuk menutupnya akan menimbulkan beban finansial baik untuk PLN atau negara. Sehingga menghentikan PLTU lebih dini bisa mengurangi risiko stranded assets (aset terbengkalai) dan beban finansial tersebut.

"Untuk mencapai net-zero emission (nol emisi bersih) pada 2050, maka PLN harus berhenti membangun PLTU secepat mungkin," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (10/5).

Fabby mengatakan seiring dengan kenaikan permintaan listrik, moratorium PLTU harus dibarengi dengan kenaikan pembangkit energi terbarukan. Dari kajian IESR, untuk mencapai nol emisi bersih pada 2050 dan emisi puncak di 2030, maka dari sekarang hingga 2030 harus membangun 100 GW pembangkit energi terbarukan.

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bisa menjadi pilihan karena dapat dibangun dengan cepat dan biaya investasinya yang semakin murah dibandingkan pembangkit energi terbarukan lainnya. Namun tak menutup kemungkinan seluruh pembangkit energi terbarukan dikembangkan secara bersamaan dengan pertimbangan biaya.

Dari perhitungan IESR, harga listrik PLTS + Storage setelah 2027 akan lebih murah dari PLTU, baik yang baru maupun yang sudah beroperasi. Sehingga jika PLN ingin menurunkan biaya penyediaan listrik di sistemnya maka harus lebih awal mengurangi PLTU.

"Dari tahun lalu dari 35.000 MW itu ada 5.000 -6.000 MW yang masih dalam perencanaan dan kontrak yang mungkin tidak dilanjutkan. Jadi sebaiknya 5.000 - 6.000 MW ini yang diganti dengan pembangkit energi terbarukan," ujarnya.

Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Indonesia Tata Mustasya mengatakan dari program 35.000 MW, setidaknya 20.000 MW yang berasal dari PLTU batu bara ditambah 7.000 MW PLTU batu bara dari Fast Track Program (FTP) 2.

"Ini saja akan meningkatkan kapasitas PLTU batu bara menjadi dua kali lipat dan mengunci ruang untuk energi terbarukan sebelum 2023 selama paling tidak 30 tahun. Sehingga target Indonesia untuk mencapai net zero emission menjadi tidak realistis," katanya.

Laporan Greenpeace mengenai Penilaian Sektor Ketenagalistrikan di Asia Tenggara menunjukkan bahkan dengan skema energi terbarukan terbaik, pada 2030 Indonesia hanya mampu mencapai 26% energi terbarukan alih-alih 50% untuk mencegah kenaikan suhu global di atas 1,5 derajat celcius.

Advertisement

Dalam skema ini, Indonesia harus moratorium batu bara saat ini tanpa menunggu penyelesaian proyek 35.000 MW dan FTP II untuk bisa mencapai target net zero emissions pada 2050. "Saat PLN membangun 27.000 MW PLTU batu bara baru, saat itulah PLN menutup pintu untuk 27.000 MW energi terbarukan, kita harus memilih," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendesak agar proyek PLTU batu bara sebesar 20.000 MW di proyek 35.000 MW harus dibatalkan. Pasalnya, akan jadi beban dan menutup space buat energi terbarukan dibandingkan 50% energi terbarukan untuk mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celcius.

Sebelumnya, PLN menyatakan akan menjadi perusahaan netral karbon pada tahun 2050 dengan rencana tidak membangun pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan menggunakan lebih banyak energi terbarukan. Dengan catatan, mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW selesai terlebih dahulu.

Pasalnya, hingga akhir 2019, mega proyek pembangkit listrik tersebut secara perencanaan dan kontrak telah mencapai 95%. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan dari program 35.000 MW yang saat ini masih dalam pembangunan, setidaknya 2.000 MW yang berasal dari pembangkit EBT.

Sedangkan 3.000 MW dari proyek tersebut berasal dari pembangkit non EBT. "Jadi komitmen PLN adalah setelah 35.000 MW selesai. Kami akan menambahkan sistem kelistrikan Indonesia hanya dari EBT," ujar Zulkifli.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait