ESDM Siapkan Insentif untuk Pengusaha SPKLU Mobil Listrik, Apa Saja?
Pemerintah tengah menyiapkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah insentif untuk badan usaha yang akan membangun infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mengisi daya mobil listrik.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan sejumlah insentif tersebut yakni berupa pemberian tarif curah Rp 714 per kWh untuk badan usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimum Rp 2.467 per kWh, serta keringanan biaya penyambungan dan pembebasan rekening minimum selama 2 tahun bagi badan usaha yang bekerja sama dengan PLN.
"Penyederhanaan perizinan berusaha. Badan usaha tidak perlu lagi meminta rekomendasi dari pemerintah daerah dan dapat digantikan dengan dokumen lahan," kata Rida dalam webinar Mekanisme Perizinan Berusaha Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Selasa (21/9).
Menurut Rida penggunaan mobil listrik baterai di Indonesia dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak hingga 6 juta kilo liter pada 2030. Untuk itu guna mendukung implementasi KLBB di Indonesia, pemerintah akan menggenjot pembangunan SPKLU secara masif.
Adapun hingga Agustus 2021, jumlah KBLBB di Indonesia untuk roda empat yakni sebanyak 1478 unit. Sedangkan untuk roda dua jumlahnya telah mencapai 7.526 unit dan roda tiga 188 unit. Pemerintah memproyeksikan akan ada 65 ribu mobil listrik yang mengaspal di tanah air pada 2030, simak databoks berikut:
