Cofiring PLTU PLN Dinilai Kurangi Beban APBN Untuk Transisi Energi RI

Image title
11 Desember 2021, 10:41
transisi energi, cofiring pltu, pln, apbn
ANTARA FOTO/Jojon/wsj.
Foto udara area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat (10/9/2021).

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai program cofiring atau pencampuran biomassa dengan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN sudah tepat untuk mendukung transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Progam ini diyakini tak akan memberatkan APBN dalam upaya transisi energi Indonesia. Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, transisi energi fosil ke EBT tanpa mengandalkan APBN bukan hal yang mudah, apalagi kondisinya saat ini tengah terjadi kelebihan pasokan listrik.

"Kita harus mensiasati sedemikian rupa. Karena PLN bilang over supply. Lalu ada RUPTL yang sudah menunjukan arah kalau kita lebih hijau," kata Satya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (11/12).

Menurut dia situasi dilematis sektor kelistrikan ini harus segera disiasati. Pasalnya, pemerintah ingin menggenjot pemanfaatan EBT tanpa membebani APBN, namun saat ini harga listrik dari pembangkit berbasis EBT sebagian besar belum kompetitif dibanding batu bara.

Pembangkit listrik yang harganya saat ini mampu bersaing dengan PLTU hanyalah PLTS, namun kapasitas pembangkit yang memanfaatkan energi sinar matahari tersebut sangat kecil dibandingkan kemampuan PLTU.

"Begitu kita kurangi fosilnya diganti dengan renewable energy dengan harga hari ini, dimana yang paling murah adalah PLTS. Hidro masih bisa berkompetisi, tapi tidak semua bisa rendah, PLTP juga seperti itu," ujarnya.

Sehingga, dia menilai program cofiring merupakan salah satu siasat yang tepat untuk meningkatkan porsi EBT dan mengurangi emisi karbon. Apalagi RI memiliki target net zero emission pada 2060. "Itu bisa kurangi emisi karbon sehingga cita-cita kita di 2060 tetap jalan," kata Satya.

Di sisi lain, saat ini Indonesia sebagai negara berkembang juga belum mencapai puncak emisi. Adapun berdasarkan perhitungan DEN dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 6%, Indonesia baru keluar dari golongan negara dengan pendapatan sedang ke tinggi pada 2043.

Pada saat itu, baru emisi Indonesia berada di titik puncak. Sektor yang menjadi penyumbang besar pun bukan energi tetapi manufaktur dan jasa.

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...