Penurunan Harga BBM dan Gambaran Arah Kebijakan Pertalite serta Solar

Jika mencermati postur APBN/APBN-P 2022, kondisi fiskal pada tahun ini relatif berat. Penurunan defisit anggaran dari Rp 868 triliun pada APBN 2022 menjadi Rp 840 triliun pada APBNP 2022, secara nominal, tetap tercatat sebagai defisit anggaran terbesar sepanjang sejarah APBN Indonesia. Sementara penurunan harga Pertalite dan Solar subsidi tentu akan berdampak langsung terhadap bertambahnya defisit anggaran.

Meskipun sejak 1 September 2022 pemerintah telah menyesuaikan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 dan Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800, secara kalkulasi kebijakan tersebut belum akan cukup untuk membantu memperbaiki kondisi defisit anggaran 2022.

Dengan volume Pertalite (JBKP) 2022 ditambah menjadi 29,91 juta KL, melalui penyesuian harga tersebut pemerintah berpotensi menghemat anggaran kompensasi Pertalite sebesar Rp 70,28 triliun dalam satu tahun anggaran. Namun, karena penyesuaian harga baru efektif dilakukan per 1 September 2022, penghematan anggaran kompensasi Pertalite yang akan diperoleh pemerintah sampai berakhirnya tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 23,43 triliun.

Untuk Solar subsidi, dengan penambahan volume kuota di 2022 menjadi 17,83 juta KL, melalui penyesuian harga, penghematan anggaran subsidi/kompensasi Solar yang diperoleh sebesar Rp 29,41 triliun dalam satu tahun anggaran. Kondisinya sama, karena penyesuaian harga baru efektif per 1 September 2022.

Dengan demikian, penghematan anggaran subsidi/kompensasi Solar yang akan diperoleh sampai berakhirnya tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 9,80 triliun. Total penghematan anggaran subsidi/kompensasi untuk dua jenis BBM tersebut sampai akhir tahun sebesar Rp 33,23 triliun.

Dengan meperhatikan selisih harga penetapan dan harga wajar saat ini, kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi BBM sampai akhir tahun masih cukup besar. Jika harga wajar Pertalite diasumsikan Rp 12.000 per liter, kebutuhan anggaran kompensasi Pertalite selama September – Desember 2022 sekitar Rp 19,94 triliun. Sedangkan jika harga wajar Solar subsidi sekitar Rp 14.000 per liter, kebutuhan anggaran subsidi/kompensasi Solar selama September – Desember 2022 sekitar Rp 42,72 triliun.

Dengan asumsi harga wajar Pertalite dan Solar subsidi masing-masing dikisaran Rp 12.000 dan Rp 14.000 untuk setiap liternya, kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi untuk kedua jenis BBM tersebut selama kurun empat bulan usai penyesuaian harga BBM sekitar Rp 62,73 triliun. Artinya, untuk kebutuhan anggaran kompensasi BBM masih terdapat defisit Rp 29,49 triliun meskipun telah dilakukan penyesuaian harga.

Jika mencermati postur APBN 2023, gambaran arah kebijakan harga BBM di tahun depan kemungkinan relatif tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui intervensi harga BBM kemungkinan semakin meningkat.

Akan tetapi mengenai seberapa besar kadar intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah akan ditentukan oleh perkembangan harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, dan keseimbangan APBN 2023 secara keseluruhan.