Pentingnya Pelonggaran Larangan Ekspor Nikel Mentah Secara Bertahap

Proteksionis Bukan Kebijakan Ideal untuk Jangka Panjang 

Walaupun demikian, kebijakan proteksionis seperti pelarangan ekspor tidak akan ideal jika dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan smelter membutuhkan investasi sangat besar yang bersumber dari asing.

Apabila ini terus berlanjut, peningkatan nilai tambah domestik yang dihasilkan dari hilirisasi hanya akan dinikmati oleh para investor asing.

Di sisi fiskal dan penerimaan, Indonesia tidak bisa terus-menerus kehilangan pemasukan dari pajak ekspor nikel mentah. Apalagi, Indonesia telah memberikan insentif berupa potongan atau pengampunan pajak bagi investor di industri turunan nikel yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak penghasilan.

Dengan menggeliatnya tren kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan, kebutuhan bahan baku bijih nikel juga akan semakin tinggi. Di saat seperti ini, harga nikel mentah dunia akan merangkak naik.

Kalau ekspor masih dilarang, maka dalam jangka panjang produsen tambang dalam negeri akan kehilangan produsen surplus akibat tidak bisa menjual nikel di pasar internasional pada harga yang lebih tinggi.

Dari sisi tenaga kerja, hilirisasi yang dibarengi dengan larangan ekspor kemungkinan besar tidak akan maksimal dalam menyerap tenaga kerja baru. Kebijakan ini hanya mengalihkan tenaga kerja dari sektor yang memiliki nilai tambah rendah seperti pertambangan ke sektor yang bernilai tambah tinggi seperti industri-industri hasil olahan nikel.

Dalam hal ini, ekspekstasi mengurangi pengangguran dengan pelarangan ekspor perlu dipertanyakan.

Perlu Strategi Pelonggaran Ekspor Nikel Mentah secara Bertahap 

Hanya saja, kebijakan yang sudah ada tidak bisa dicabut begitu saja mengingat investasi yang masuk atas klausul pelarangan ekspor nikel mentah juga sudah cukup banyak. Pencabutan secara mendadak akan menjadi sinyal bagi investor bahwa regulasi dalam negari penuh ketidakpastian.

Oleh karenanya, pemerintah perlu mempersiapkan strategi yang dapat diimplementasikan secara bertahap dalam melonggarkan ekspor nikel mentah. Tujuan awal dari adanya pelarangan ekspor adalah agar bahan baku tersedia sesuai yang dibutuhkan industri.

Selain itu, pelarangan ekspor juga ditujukan untuk menstimulus perusahaan tambang untuk membangun smelter. Dengan kata lain, maka tujuan utama dari adanya kebijakan ini adalah memaksimalkan penyerapan investasi.

Ketika iklim investasi sudah terbentuk, investasi yang masuk sudah cukup banyak, efisiensi dalam produksi olahan nikel sudah tercapai, maka kebijakan pelarangan ekspor sebaiknya mulai dilonggarkan secara perlahan.

Ini juga berarti bahwa rencana pemerintah untuk memperluas cakupan pelarangan ekspor ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, dan timah menjadi tidak ideal. Larangan ekspor pada komoditas tersebut tentu saja tidak akan semulus komoditas nikel karena kapasitas produksi Indonesia masih terlalu kecil untuk komoditas-komoditas tersebut.

Apalagi, tren permintaan pasar pada komoditas-komoditas tersebut tidak akan sepotensial nikel yang ditopang oleh geliat pasar kendaraan listrik.