- Persoalan nikel dan hilirisasi menjadi perdebatan hingga memanas saat debat cawapres.
- Penurunan harga nikel membuat upaya dekarbonisasi lebih lambat dan mahal
- Produsen dan pemilik smelter nikel mulai terdampak.
Nama Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ramai disebut dalam pemberitaan dalam sepekan terakhir. Co-Captain TimNas AMIN ini mengkritik kebijakan hilirisasi nikel, dengan membangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian), yang sedang digenjot pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Tom, harga komoditas tambang itu sudah turun lebih 30% dalam 12 bulan terakhir. Kelebihan pasokan menjadi pemicunya. Kondisi ini diperburuk dengan banyak produsen baterai yang mulai tak menggunakan nikel, yang disebut lithium-besi-fosfat atau LFP.
“Dengan begitu gencarnya bangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian), kita membanjiri dunia dengan nikel,” kata mantan menteri perdagangan era Jokowi itu dalam cuplikan video di kanal YouTube Total Politik.
Pada Jumat lalu (19/1), ia kembali mengatakan ketidaksetujuan dengan hilirisasi nikel. “Saya prihatin bahwa intervensi yang berlebihan di sektor smelter menciptakan over capacity dan over supply, yang ujungnya merugikan semua,” ucapnya.
Yang diuntungkan dalam kondisi ini justru pihak asing alias para pembeli. “Tujuan hilirisasi malah kebalikan dari yang kita harapkan,” kata Tom.
Dalam kesempatan yang sama, putra Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yaitu Ilham Habibie, turut berkomentar. Strategi yang sekarang dilakukan pemerintah tidak cukup. “Seharusnya bukan membangun smelter atau baterai tapi lompatnya agak jauh ke mobil, sepeda motor, dan sebagainya,” kata pria yang berprofesi sebagai tech-entrepreneur itu.
Produk final menjadi penting untuk mengembangkan industrinya. “Tidak ada contoh di dunia ini satu negara bisa keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah tanpa sektor industri yang kuat,” ujar Ilham.
Kritik Tom lalu berlanjut saat debat calon wakil presiden pada Minggu malam (21/1). Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebut Tom Lembong setidaknya tiga kali pada acara tersebut.
Dua yang terakhir saat ia mengutarakan pertanyaan terkait baterai LFP. Muhaimin tampak tak mengerti dengan istilah tersebut. “Lithium ferro-phosphate. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong,” ucap Gibran.
Menurut dia, aneh kalau Muhaimin tak bisa menjawab persoalan LFP karena timses AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) sering membahas ini. “Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong dan timsesnya sering enggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya enggak paham. Aneh loh,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan terakhir itu, Cak Imin menyebut diskusi yang berlangsung sebaiknya memakai etika. Debat Pilpres membahas soal kebijakan, bukan main tebak-tebakan definisi dan singkatan. “Kita levelnya adalah policy dan kebijakan,” katanya.
Dulu Dipuja, Kini Menderita
Mengacu pada data Bursa Metal London, nikel menjadi logam dasar berkinerja buruk pada tahun lalu. Harganya anjlok 45% sepanjang 2023. Media komoditas asal Inggris, Fastmarkets, menyebut laju investasi smelter nikel perusahaan Cina mungkin melambat pada tahun ini.
Harga nikel yang terus merosot berpotensi mengikis keuntungan perusahaan. Padahal, dalam kurun empat tahun terakhir, perusahaan smelter Tiongkok telah berbondong-bondong masuk ke Tanah Air demi mengolah hasil tambang tersebut.
Indonesia yang disebut-sebut sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia memang menjadi sasaran Negeri Panda. Terutama ketika Beijing sedang gencar menggenjot produksi kendaraan listrik negaranya.
Sejak 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan larangan ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Kebijakan yang efektif per 1 Januari pada tahun tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Jauh sebelum itu, kebijakan hilirisasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara alias UU Minerba. Aturan tersebut lalu masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Inti dari aturan-aturan tersebut adalah perusahaan tambang harus meningkatkan nilai ekonomi produk tambangnya sebelum diekspor keluar. Pembangunan smelter menjadi jalan keluar. Nikel yang diekspor tidak lagi berupa bentuk bijih tapi sudah menjadi produk turunan baru.
Pada 2020, Indonesia memiliki 13 smelter nikel. Tahun ini targetnya ada penambahan 17 pabrik pemurnian dan pengolahan nikel sehingga totalnya mencapai 30 smelter.
Pemerintah lalu menggenjot investasi asing untuk pembangunan smelter nikel. Ada empat kawasan utama, yaitu Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara, Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan, dan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara.
Langkah pemerintah berhasil menggenjot ekspor nikel. Sepanjang 2022, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angkanya mencapai 777,4 ribu ton atau naik 367% dibanding tahun sebelumnya.
Nilai ekspornya juga melonjak 369% secara tahunan menjadi US$ 5,97 miliar. Kedua angka tersebut merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.
Namun, penurunan harga nikel global pada tahun ini langsung menggerus angka ekspor Indonesia. BPS mencatat nilai ekspor nikel turun 4,09% secara bulanan pada Desember lalu menjadi US$ 521,8 juta.
Volume ekspor juga turun 14,06% menjadi 126 juta ton. “Ada indikasi penurunan ini disebabkan turunnya permintaan dari negara tujuan ekspor,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini beberapa waktu lalu.
Data BPS juga menunjukkan harga bijih nikel turun 3,3% secara bulanan dan 43,14% secara tahunan. Pada Desember 2022 angkanya mencapai US$ 28.900 per metrik ton. Setahun kemudian menjadi US$ 16.500 per metrik ton.
Wall Street Journal menulis, nikel bukan satu-satunya bahan baku baterai yang harganya anjlok dan pasokan melimpah. Lithium mengalami nasib serupa. Harganya anjlok ke level termurah dalam dua tahun terakhir. Kobalt pun berada di titik terendah dalam empat tahun terakhir. Ketiganya biasa diolah menjadi baterai lithium ion.
Sebenarnya ini bisa menjadi kabar baik. Harga baterai untuk kendaraan listrik menjadi lebih murah.
Namun, harga yang terus anjlok berpotensi menunda investasi sektor baterai yang berperan penting dalam transisi energi global. “Pada akhirnya membuat peralihan ke ekonomi hijau menjadi lebih lambat dan mahal,” tulis Wall Street Journal pada 28 Desember lalu.
Semua masalah ini terjadi karena pertaruhan terlalu tinggi pada baterai dan kendaraan listrik. Bermula ketika Cina menghapus lockdown di pengujung pandemi Covid-19. Para analis ketika itu memprediksi ekonomi Negeri Panda akan menggeliat kembali, industri kendaraan listrik semakin berkembang.
